Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Satelit di angkasa luar. Foto ilustrasi: IST

Satelit di angkasa luar. Foto ilustrasi: IST

Dari 201 PSN, Tiga di Antaranya Proyek TIK

Sabtu, 28 November 2020 | 17:19 WIB
Nasori Ahmad ,Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id –   Dari 201 Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti dimaksud dalam Perpres No 109 Tahun 2020, tiga di antaranya bisa dikatakan merupakan proyek teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Ini mencakup PSN nomor urut 196 Percepatan Pembangunan Technopark, nomor urut 197 Proyek Satelit Multifungsi yang akan diluncurkan ke orbit, dan terakhir, pada nomor 198, ada Proyek Pengembangan Drone Male Kombatan (Male Unmaned Combat Aerial Vehicle) yang berskala nasional. Laman KPPIP mencantumkan, Proyek Satelit Multifungsi kini telah dinamai Satria 1, dengan rencana awal investasi Rp 6,92 triliun dan dibiayai dengan dana APBN. Namun, proyek yang menjadi tanggung Kemenkominfo ini juga pernah disebut-sebut memiliki pula skema pendanaan swasta.

Pada September lalu, Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso menyampaikan, biaya pembuatan Satria 1 senilai Rp 8 triliun serta biaya konsensi Rp 20 triliun, yang akan dibayar pemerintah selama 15 tahun.

“Ini juga tidak membutuhkan keuntungan finansial seperti satelit komersial lainnya (sehingga bisa lebih hemat),” ujar Adi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Foto IST
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Foto IST

Pada awal pekan ini, Senin (23/11), Johnny G Plate telah mengumumkan pengunduran rencana peluncuran satelit Satria I ke slot orbit 146 BT pada kuartal IV-2023, dari rencana semula Maret 2023. Hal ini terjadi karena satelit yang memiliki kapasitas 150 Gbps tersebut terkendala force majeure pandemi Covid-19.

“Covid-19 berdampak pada proses pengadaan Satria 1. Indonesia mengusulkan perpanjangan waktu penempatan selama 14 bulan, yang diperkirakan secepatnya pada kuartal IV-2023,” tutur Menkominfo, melalui virtual conference.

Satelit dengan kapasitas 150 Gbps ini merupakan salah satu yang terbesar di Asia. Satelit akan digunakan untuk layanan Wi-Fi di 150 ribu titik layanan publik dan 93.900 titik, di antaranya untuk layanan pendidikan dan sisanya untuk kepentingan pelayanan pemerintahan sampai ke desa dan mendukung kegiatan kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia.

BPPT
BPPT

Sementara itu, laman Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BBPT), pada rilis 27 Januari 2020, menyebutkan bahwa pengembangan Unmaned Combat Aerial Vehicle (UCAV) dipercepat selesai tahun 2022, dari rencana awal pada 2024. BPPT menyebut proyek itu sebagai Pesawat Udara Nir Awak (PUNA), atau Drone Elang Hitam Kombatan, Elang Hitam (EH-4), dan EH-5.

Spesifikasi drone tersebut digadang menyamai Drone CH-4 Rainbow buatan Tiongkok. Drone akan digunakan untuk tujuan menjaga kedaulatan NKRI, yakni pengintaian wilayah darat maupun laut, melalui pantauan udara. Ini untuk mendeteksi ancaman militer maupun nonmiliter, misalnya berupa pelanggaran batas wilayah perbatasan, terorisme, dan separatisme.

“Presiden Joko Widodo di ratas menegaskan agar pengembangan PUNA MALE Elang Hitam, tahun 2020 harus sudah bisa diuji terbang. Kemudian, tahun 2021 sudah mendapat sertifikat untuk diproduksi massal,” ungkap Kepala BPPT Hammam Riza, beberapa waktu lalu.

Akselerasi pengembangan, lanjut dia, akan dilakukan bersama Konsorsium PUNA MALE Kombatan yang terbentuk pada 2017. Konsorsium beranggotakan Kementerian Pertahanan yaitu Ditjen Pothan dan Balitbang, BPPT, TNI-AU (Dislitbangau), ITB (FTMD), serta BUMN yaitu PT Dirgantara Indonesia dan PT Len Industri. Pada 2019, Lapan ikut bergabung.

Selanjutnya, KPPIP mencantumkan proyek percepatan Pembangunan Technopark total nilainya Rp 200 miliar. Dana bersumber dari dana APBN dan berlokasi di Tangerang Selatan, Banten.

Proyek ini menjadi tanggung jawab Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi. KPPIP menyatakan, status proyek pembangunan berbasis teknologi yang dibangun di lahan seluas 37 ha tersebut dalam masa konstruksi dan sebagian mulai beroperasi. Technopark diharapkan bisa menjadi ruang pertunjukan (show case) kemajuan inovasi dan teknologi terapan terkini.

Selain itu, tempat untuk pemberdayaan dan edukasi masyarakat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta tempat pemasaran bagi produk-produk IKM dan start-up.

Nonot Harsono. Foto: IST
Nonot Harsono. Foto: IST

Pengamat TIK Nonot Harsono berpendapat, tiga proyek tersebut perlu diteruskan dan dipercepat penyelesaiannya.

Dia juga mengingatkan pemerintah agar pemanfaatan tiga proyek tersebut mulai direncanakan dan disiapkan dengan baik, agar nantinya memberikan dampak yang optimal bagi kepentingan nasional.

Apalagi, tiga proyek tersebut sebagian dibiayai dengan dana APBN yang dibayar dari pajak rakyat. “Jadi, pemerintah memang harusnya mempersiapkan pemanfaatannya, agar ketika proyek selesai langsung bisa dioptimalkan penggunaannya. Jangan seperti Palapa Ring yang utilisasinya sampai sekarang masih rendah, karena dulu tak disiapkan rencana pemanfaatannya dengan baik,” ujar Nonot.

Pada proyek Satria, dia mengingatkan pemerintah agar membuat perencanaan pemanfaatan yang jelas untuk sektor publik, seperti puskesmas, TNI, dan Polri. Mulai sekarang, lanjut dia, pemerintah juga perlu menyiapkan komputasi awan (server) dari tiap-tiap pusat layanan public tersebut, misalnya pada Mabes TNI, Mabes Polri, dan Kementerian Kesehatan. (ayu/es/man/en)

Baca juga

https://investor.id/business/infrastruktur-tol-hingga-telekomunikasi-dipercepat

https://investor.id/business/ini-daftar-psn-yang-dipercepat

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN