Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

DDTC: Pemerintah Harus Manfaatkan Momentum Amnesti Pajak

Rabu, 23 November 2016 | 15:10 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

JAKARTA- Danny Darussalam Tax Center (DDTC) mengingatkan pemerintah harus memanfaatkan momentum Program Amnesti Pajak sebagai dasar untuk meningkatkan kepatuhan dan perluasan pajak.

Kepala Riset Pajak DTCC B Bawono Kristiaji mengatakan sinyal positif Program Amensti Pajak merupakan modal besar untuk mencapai kinerja kepatuhan yang meningkat di masa yang akan datang. Akan tetapi, peluang tersebut harus dimanfaatkan dengan baik.

"Di sinilah tantangannya muncul. Pertama-tama, perluasan basis data haruslah dilanjutkan dengan manajemen data yang terintegrasi dan mampu dioptimalkan untuk keperluan pemetaan potensi, verifikasi, data matching dan sebagainya. Data tersebut dapat dipergunakan pemerintah untuk intensifikasi lebih lanjut," ujar Kristiaji saat jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Selain itu, lanjut Kristiaji, pemerintah juga harus mengirimkan sinyal mengenai penegakan hukum setelah Program Amnesti Pajak.

Sinyal tersebut haruslah diiringi dengan komitmen dalam membangun kepercayaan publik serta memiliki semangat untuk memberikan pelayanan pajak yang lebih baik.

"Dengan demikian, setelah Program Amnesti Pajak diharapkan tercipta kepatuhan pajak yang lebih kokoh baik secara enforced (dipaksa) maupun voluntary (sukarela)," katanya.

Kristiaji menambahkan pada akhirnya, perluasan basis data dan upaya menjaga kepatuhan pajak dari partisipan Program Amnesti Pajak memungkinkan terjadinya perubahan struktur penerimaan pajak.

Saat ini, struktur penerimaan pajak di Indonesia lebih banyak ditopang oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas khususnya dari PPh Badan, dimana kontribusi keduanya lebih dari 75% dari total penerimaan pajak.

"Adanya perbaikan kepatuhan terutama dari wajib pajak orang pribadi diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PPh Orang Pribadi yang selama ini dirasa masih sangat lemah," ujar Kristiaji. (ant/gor)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN