Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Pajak

Ilustrasi Pajak

DPR Nilai Pengenaan Pajak Sembako Memberatkan Masyarakat

Kamis, 10 Juni 2021 | 20:05 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Komisi XI DPR RI mempertanyakan langkah pemerintah untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sembilan bahan pokok (sembako). DPR menilai wacana ini memberatkan masyarakat, dan menyarankan Pemerintah melakukan optimalisasi kinerja PPN daripada melakukan pemungutan PPN kepada sembako.

Wacana pengenaan pajak sembako ini termasuk dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

"Ketika dampak pandemi Covid 19 ini dirasakan  berbagai level masyarakat kita mengoptimalisasi  penerimaan negara yang bukan menjadi kebutuhan pokok mereka,” ucap Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Puteri Komarudin dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan pada Kamis (10/6).

Putri mengatakan dari data yang dia dapatkan, c- efficiency ratio PPN di Indonesia masih tercatat di 60%, yang artinya efektivitas pemungutan PPN Indonesia  masih 60% dari total potensi. Menurutnya potensi penerimaan dari PPN masih sangat besar dari kondisi saat ini. Langkah pemerintah dalam membuat kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan kondisi terkini.

“Semestinya kita bisa menyisir anggaran yang tidak urgent untuk bisa mengoptimalisasi lagi anggaran yang bisa kita pakai untuk penanganan pandemi covid 19 ini dari sektor kesehatan dan juga ekonomi,” ucap Putri.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Indah Kurnia mengatakan dalam optimalisasi penerimaan negara pemerintah harus memperhatikan tingkat kepatuhan pajak. Dalam hal ini Kemenkeu haus memperhatikan rasio fiskus dibanding wajib pajak, agar aparat pajak bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

“Tingkat kepatuhan  bergerak naik tetapi masih belum signifikan karena setiap tahun hanya 1 digit meningkatnya 71%, 73% dan tahun 2020 78%. Kami mohon bagaimana strategi optimalisasi tentang tingkat kepatuhan wajib pajak di tahun 2022,” ucap Indah.

Ia juga menyoroti efektivitas belanja yang dilakukan pemerintah, dana belanja diharapkan bisa digunakan secara optimal sehingga tidak mengendap (idle) dan tidak memberikan efek pengganda untuk ekonomi. Kualitas belanja harus diperhatikan agar bisa memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat.

“Dana idle perlu dicermati, sehingga tidak membuat Kemenkeu memikirkan cara-cara yang kreatif termasuk wacana mengenakan PPN terhadap sembako,” ucap Indah.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad mengatakan dalam kondisi seperti sekarang sebaiknya pemerintah melakukan penetrasi yang lebih mendalam lagi terhadap kebijakan publik yang berpotensi melahirkan polemik di tengah masyarakat. Menurutnya kebijakan perpajakan   di banyak negara sangat berisiko melahirkan politisasi.

Oleh karena itu dia menyarankan agar pemerintah mewaspadai hal itu agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang lebih mendalam di tengah masyarakat.

“Beberapa bulan yang lalu kita membebaskan PPnBM yang notabene adalah kelas menengah, lalu hari ini kita ingin memberlakukan pajak sembako, ini  sangat ironis dan menurut kami sangat tidak tepat menjadi wacana apalagi menjadi usulan pemerintah,” ucap Kamrussamad.

Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST
Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belum bisa menyampaikan pembahasan detil ke publik sebab  saat ini RUU KUP belum disampaikan rapat paripurna DPR. Menurutnya penyampaian ke publik baru bisa disampaikan ketika rancangan regulasi ini sudah dibahas di rapat paripurna.

“Tentu dari sisi etika politik kami belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas,” ucap Sri Mulyani

Saat ini APBN sedang berada dalam situasi extra ordinary termasuk menaikan defisit di atas 3% dari produk domestik bruto selama tiga tahun berturut-turut dari 2020 sampai 2022. Hal ini terjadi sebab pemerintah melakukan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sri Mulyani mengatakan APBN perlu disehatkan kembali tetapi menyehatkan kembali dengan tetap menjaga momentum pemulihan itu harus dipilih atau dijaga dan dikelola secara hati-hati.

“Situasi inilah yang sekarang sedang difokuskan yaitu pemulihan ekonomi namun kita semua harus tetap membangun fondasi bagi ekonomi dan perpajakan untuk tetap sehat ke depan,” tuturnya.

Tahun ini pemerintah mengalokasikan Rp 699,43 triliun untuk program PEN. Dana tersebut untuk melakukan pemulihan baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Menkeu mengatakan  pemerintah bahkan melakukan pemetaan kondisi pengusaha dari UMKM sampai yang besar yang terdampak pandemi Covid 19.

“Bahkan sampai hari ini, Presiden sudah meminta kami untuk memikirkan upaya mendukung  mereka (pengusaha) yang bangkitnya lebih lambat, jadi fokus kita adalah memulihkan ekonomi,” pungkas Sri Mulyani.  

 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN