Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua DK OJK Wimboh Santoso. Foto: IST

Ketua DK OJK Wimboh Santoso. Foto: IST

Gandeng Perbankan dan Kadin, OJK akan Pantau Korporasi

Jumat, 31 Juli 2020 | 12:34 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso menyatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan perbankan dan Kadin Indonesia untuk memantau sektor korporasi.

“Kami masih harus melihat sampai kapan pengusaha bisa bangkit,” ujar Wimboh Santoso dalam jumpa pers virtual bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto  dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (29/7).

Mereka menggelar jumpa pers usai acara Pendatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepahaman (MoU) untuk Program Penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perjanjian dan MoU tersebut ditandatangani Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman, Ketua Dewan Direktur/Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Daniel James Rompas, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/ PT PII (Persero) Muhammad Wahid Sutopo, serta para petinggi 15 bank penyalur kredit modal kerja.

Menteri Koordinator Bidang perekonomian Airlangga Hartarto bersama menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Nota Kesepahaman program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Foto: BeritaSatu Photo/Humas Kemenkeu
Menteri Koordinator Bidang perekonomian Airlangga Hartarto bersama menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Nota Kesepahaman program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Foto: BeritaSatu Photo/Humas Kemenkeu

Acara itu juga dihadiri Menteri BUMN, Erick Thohir, para pejabat Kemenko Kemaritiman dan Investasi, serta kalangan bankir. LPEIdan PII, lembaga dan BUMN di bawah Kemenkeu, ditunjuk sebagai special mission vehicle (SMV) bagi penjaminan kredit modal kerja yang disalurkan 15 bank.     

Wimboh optimistis berbagai upaya yang telah ditempuh pemerintah untuk sektor riil dan perbankan bakal mampu memulihkan perekonomian nasional.

“Terima kasih Pak Menko Perekonomian dan Bu Menteri Keuangan yang telah memberikan insentif untuk pengusaha dan perbankan. Melalui kerja sama yang erat dan sinergi yang baik, kami yakin ekonomi kita bisa pulih kembali,” tegas dia.

Wimboh Santoso memperkirakan pelaku usaha korporasi memerlukan tambahan kredit modal kerja hingga Rp 81 triliun sampai tahun depan untuk mendorong kembali kinerjanya setelah terdampak pandemi.

Program Penjaminan Kredit modal kerja untuk korporasi swasta
Program Penjaminan Kredit modal kerja untuk korporasi swasta

Hingga Desember 2020, menurut Ketua OJK, tambahan modal kerja bagi korporasi diperkirakan mencapai Rp 51 triliun. Menurut dia, besarnya tambahan modal kerja yang dibutuhkan korporasi itu karena mencermati besarnya nilai restrukturisasi kredit yang diajukan debitur korporasi, yang hingga saat ini mencapai Rp 449 triliun, lebih besar dari nilai restrukturisasi pelaku UMKM terdampak corona yang mencapai Rp 327 triliun. Pelaku UMKM terdampak Covid, menurut Wimboh, sebelumnya juga mendapatkan penjaminan kredit modal kerja.

Realisasi modal kerja yang dikucurkan perbankan hingga saat ini mencapai Rp 31 triliun. Angka itu diperkirakan terus bertambah. Penjaminan kredit modal kerja UMKM dilaksanakan Jamkrindo dan Askrindo.

Kredit bank umum yang diberikan kepada pihak ketiga
Kredit bank umum yang diberikan kepada pihak ketiga

“Ini insentif cukup besar dan suku bunganya ini pasti lebih murah. Kami perkirakan dengan cost of fund yang murah dan suku bunga acuan BI yang turun, suku bunganya bisa sekitar 7% untuk korporasi,” ucap dia.

Wimboh Santoso menambahkan, OJK berencana mengkaji perpanjangan masa berlaku Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 tentang Stimulus Dampak Covid-19. Dengna demikian, jangka waktu restrukturisasi kredit bisa diperpanjang karena para pelaku usaha masih sulit pulih dari terdampak pandemi.

“POJK 11 ini (berlaku) satu  tahun, kemungkinan kami perpanjang,” tutur dia.

Kredit Berbunga Rendah

Budi Gunadi Sadikin. Foto: IST
Budi Gunadi Sadikin. Foto: IST

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, bantuan modal kerja untuk UMKM akan diperkuat kredit berbunga rendah.

“Dua program utama yang akan kami konsentrasikan dalam 2-4 minggu ke depan adalah bantuan UMKM produktif dan penyaluran kredit usaha berbunga rendah,” kata Budi dalam konferensi pers virtual dari Kantor Presiden, di Jakarta, Rabu (29/7).

Menurut dia, bantuan UMKM produktif adalah bantuan modal kerja sebesar Rp 2,4 juta per UMKM, yang sudah diberikan Presiden Jokowi secara langsung kepada usaha mikro dan kecil di Bogor dan Jakarta. Bantuan ini diberikan secara cumacuma, bukan berupa pinjaman, dan ditargetkan bisa diberikan bagi 12 juta UMKM di seluruh Indonesia.

Selanjutnya pemerintah akan memberikan bantuan kredit UMKM berbunga rendah yang sifatnya berupa kredit atau pinjaman berbunga rendah melalui mekanisme yang sudah ada.

Target bantuan UMKM berbunga rendah akan diberikan kepada pengusaha baru yang sebelumnya terkena PHK dan pengusaha rumah tangga. Program bantuan UMKM berbunga rendah akan diintegrasikan dengan bantuan modal kerja sebesar Rp 2,4 juta.

“Jadi kami berikan dulu program UMKM-nya (bantuan Rp 2,4 juta) kepada mereka yang baru di-PHK, atau memang mau mulai usaha. Kalau sudah mulai jalan usahanya, kita tambah dengan fasilitas kredit bunga rendah, agar mereka bisa mulai menggulirkan usahanya,” papar dia.

Budi menambahkan, besaran kredit bunga rendah bagi UMKM sebesar Rp 2 juta per keluarga dan bisa ditambah sesuai kebutuhan modal kerjanya. (ns/az)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN