Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Hipmi: Paket Ekonomi I-XII Belum Konkret

Selasa, 31 Mei 2016 | 13:20 WIB

Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengungkapkan, paket ekonomi I-XII bertujuan positif. Namun, kebijakan di tingkat pusat belum diikuti aturan turunan serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak/juknis) bagi para gubernur, bupati, dan walikota. Alhasil, paket kebijakan tersebut belum sepenuhnya diiikuti para kepala daerah.


“Manfaatnya belum dirasakan karena sekarang tergantung kemampuan para gubernur, bupati, dan walikota dalam mengeksekusinya di tingkat bawah,” kata dia.


Saking banyaknya paket yang telah diluncurkan pemerintah, Bahlil mengaku lupa rincian paket-paket kebijakan tersebut. Apalagi aturannya belum ada yang konkret. “Kami saja sebagai pengusaha bingung, apalagi masyarakat awam,” tandas dia.


Menurut Bahlil Lahadalia, pemerintah masih kesulitan menyinergikan tugas-tugas kementerian dan lembaga (K/L), apalagi sampai mengoordinasikannya dengan pemda. Akibatnya, kebijakan sebagus apapun susah diimplementasikan.


“Artinya jika dihubungkan dengan industri, konsep pemerintah sudah bagus. Tapi semua menjadi tidak bagus karena tidak ada eksekusinya gara-gara pemda dan pusat tidak terkoordinasi dengan baik,” papar dia.


Bahlil mengakui, banyak peraturan daerah (perda) yang kontradiktif dengan paket-paket kebijakan ekonomi yang telah dibesut pemerintah. Padahal, perda memiliki kekuatan hukum tersendiri. “Inilah yang harus dibereskan pemerintah pusat,” tegas dia.


Paket kebijakan ekonomi, kata Bahlil Lahadalia, tidak boleh sebatas debirokratisasi perizinan, namun harus menyentuh akar masalahnya, yaitu insentif fiskal. “Harus fokus ke insentif fiskal, terutama untuk sektor-sektor padat karya dan memperkuat ekonomi kerakyatan, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Juga harus diarahkan untuk melahirkan banyak pengusaha muda,” tutur dia.


Meskipun demikian, Bahlil menyambut positif paket kebijakan jilid XII yang antara lain bertujuan meningkatkan daya saing UMKM dan menjadikannya ujung tombak untuk meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) Indonesia dari peringkat ke-109 tahun ini menjadi ke-40 pada 2017. Dalam paket kebijakan ini, pemerintah telah menerbitkan 16 peraturan baru dan tinggal menyisakan dua rancangan peraturan untuk disahkan dalam waktu dekat. (mam/ths/az/gor)


Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/prof-mudrajad-ke-12-paket-ekonomi-belum-jawab-akar-masalah/144583

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA