Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo pidato di Sidang Tahunan MPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD, Jumat (14/8/2020). Sumber: BSTV

Presiden Joko Widodo pidato di Sidang Tahunan MPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD, Jumat (14/8/2020). Sumber: BSTV

Jokowi Akui Realisasi Stimulus Covid-19 Tidak Mudah

Jumat, 14 Agustus 2020 | 13:22 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA-  Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mengatakan pemerintah harus bergerak cepat dalam menangani dampak krisis kesehatan yang terjadi akibat pandemi virus covid-19.  Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan berbagai stimulus untuk membantu mengurangi beban masyarakat dan dunia usaha akibat covid-19.

Kendati begitu, ia pun tak memungkiri bahwa pemberian stimulus tidak mudah. Sehingga ia meminta pola pikir dan etos kerja seluruh jajaram pemerintah harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat dibutuhkan, tak lupa untuk  efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan.

"Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, kami juga harus cepat bergerak, seperti memberikan bantuan sosial, membantu UMKM, membantu tenaga kerja. Sesuatu yang tidak mudah," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan,  Jumat (14/8).

Adapun pemerintah menggelontorkan anggaran penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional Rp 695,2 triliun untuk mendorong sisi demand dan supply pulih kembali. Data Kemenkeu tercatat hingga (6/8), realisasi anggaran tersebut baru 21,8% atau setara dengan Rp 151,25 triliun dari pagu yang ditetapkan Rp 695,2 triliun.

Menurutnya pemerintah telah memberikan bantuan perlindungan sosial yang terdiri dari bantuan sembako, bantuan sosial (bansos) tunai, subsidi, diskon tarif listrik, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, dan subsidi gaji.

Kemudian bantuan juga diberikan untuk UMKM dalam bentuk restrukturisasi kredit, bantuan produktif, dan membantu pembelian produk-produk UMKM. Lalu, pemerintah juga memberikan bansos dan program kartu pra kerja kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Adapun rincian data Kemenkeu, per (6/8), perlindungan sosial tercatat sudah tersalurkan Rp 86,45 triliun. Angka tersebut setara 48,8% dari pagu Rp 203,91 triliun.  Kemudian dukungan sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda sebesar Rp 8,6 triliun atau sama dengan 25,7% dari anggaran sebesar Rp 106,05 triliun.

Untuk realisasi insentif usaha senilai Rp 16,6 triliun, atau setara 13,7% dari anggaran senilai Rp 120,61 triliun.  Dukungan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp 32,5 triliun atau sama dengan 27,1% dari pagu senilai Rp 123,47 triliun.

Selanjutnya, realisasi pembiayaan korporasi yang sama sekali belum terserap. Anggarannya mencapai Rp 53,57 triliun. Kemudian anggaran kesehatan sebesar Rp 7,14 triliun atau setara dengan 14,4% dari pagu senilai Rp 87,55 triliun.

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN