Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti (IST)

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti (IST)

Kemenkeu Imbau Pemda Optimalkan Belanja

Jumat, 27 November 2020 | 12:41 WIB
Arnoldus Kristanus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

Jakarta, investor.id-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mengoptimalkan belanja dalam APBD. Sebab, sampai akhir Oktober 2020, realisasi belanja APBD se-Indonesia baru Rp 678,41 triliun atau 63% dari total belanja APBD senilai Rp 1.080,71 triliun, artinya masih tersisa dana sebesar Rp 402,20 triliun yang harus dibelanjakan sampai akhir tahun.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan, secara nasional uang yang ada di perbankan pada akhir Oktober sekitar Rp 247 triliun. “Kami mengimbau kepada para pejabat dari pemda (untuk segera belanja), sekarang sudah November, sudah mau habis, ” kata dia dalam diskusi bertajuk Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Sektor Pajak dan Retribus Daerah, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Ketenagakerjaan yang berlangsung Jumat (27/11

Namun demikian, Kemenkeu meminta belanja daerah juga harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai perencanaan. Menurut Astera bila dilihat secara pola tahunan memang belanja baru terserap optimal pada akhir tahun, banyak pemda yang baru menggenjot belanja pada kuartal keempat. “Tetapi tetap jaga governance karena memang kalau dilihat dari polanya memang banyak sekali daerah-daerah yang membelanjakan itu secara last minute,” jelas Astera.

Kemenkeu mendorong pemda untuk melakukan penyesuaian belanja 2021 agar penyerapan anggaran bisa merata dari awal hingga akhir tahun. Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Rabu (25/11). Dengan adanya DIPA daerah bisa menjalankan belanja dengan optimal. “Hal ini berkaitan dengan upaya menggerakkan ekonomi yang mendorong penciptaan lapangan kerja serta upaya mendorong agar kebijakan fiskal sejalan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ungkap Astera.

Sedangkan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro menuturkan, belum optimalnya belanja daerah diperkirakan terjadi karena daerah masih menghadapi kebingungan untuk membelanjakan dana yang ada. Sebab saat penyusunan APBD 2020 pada 2019 pemda mengatur alokasi belanja tanpa memperhitungkan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi. “Memang semuanya gamang, bagaimana cara melakukannya. Daripada terjadi kesalahan pemakaian dana belanja dan menyebabkan terjadinya pemeriksaan akhirnya gak usah diserap saja. Jadi main aman semuanya,” papar Ari.

Menurut Ari, hal itu berkontribusi terhadap perlambatan ekonomi karena uang akan mengendap di bank dan tidak beredar. Untuk mengoptimalkan dana yang ada pemerintah bisa menggunakan dana tersebut untuk upaya penanganan Covid-19. Pertama, menggunakan anggaran itu untuk sektor kesehatan, saat vaksin sudah ditemukan nanti bagaimana proses penyalurannya. Kedua, memperkuat sektor pendidikan dengan cara menetapan standar operasional agar kegiatan belajar mengajar secara langsung bisa dilakukan tanpa menambah penyebaran Covid-19 . Ketiga, memperkuat pariwisata, khususnya untuk menghadirkan jenis wisata pariwisaata yang aman dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

 

 

Editor : Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN