Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Staf Ahli Menkeu Yustinus Prastowo. Sumber: BSTV

Staf Ahli Menkeu Yustinus Prastowo. Sumber: BSTV

Kemenkeu: Pemerintah Tak Akan Membabi Buta Pungut PPN Sembako

Rabu, 9 Juni 2021 | 19:32 WIB
Nasori ,Triyan Pangastuti ,dan Sanya Dinda

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, pemerintah tidak akan membabi buta dalam menerapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), meski diakui bahwa di masa pandemi Covid-19 ini APBN membutuhkan banyak tambahan penerimaan untuk menopang belanja.

Rencana penghapusan barang kebutuhan pokok atau sembako dari jenis barang yang tidak dikenai PPN juga tidak serta merta akan langsung diikuti dengan pengenaan pajak terhadap jenis barang tersebut dalam waktu dekat, terlebih jika pandemi yang di Indonesia telah berlangsung setahun lebih, belum berlalu.

”Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya?Kembali ke awal, nggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan, pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yang diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri. Mustahil!” ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam cuitannya di akun twitter @prastow, Rabu (9/6).

Dalam cuitan yang lain, Yustinus menyebutkan, dibanding negara-negara Asean, kinerja PPN Indonesia masih di bawah Thailand dan Singapura. Indoneseia pun kalah dari negara-negara sekelas di dunia, seperti Afrika Selatan dan Argentina.

“Tentu saja ini tantangan: peluang dan ruang masih besar, maka perlu dipikirkan ulang mulai sekarang. Ini pertimbangan pentingnya,” tulis dia terkait rencana reformasi perpajakan yang yang di antaranya mengusulkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% dari saat ini 10%.

Usulan tersebut tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang salinannya diterima Investor Daily pekan lalu.

Menurut Yustinus, penerimaan PPN Indonesia yang belum optimal salah satunya dikarenakan terlalu banyak pengecualian dan fasilitas. ”Indonesia negara dengan pengecualian terbanyak. Ya, memang dermawan dan baik hati sih. Cuma kadang distortif dan tidak tepat. Bahkan jadi ruang penghindaran pajak,” ucap dia.

Saking baiknya, lanjut dia, bahkan banyak barang dan jasa dikecualikan atau mendapat fasilitas tanpa dipertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi. “Baik beras, minyak goreng, atau jasa kesehatan dan pendidikan, misalnya. Apapun jenis dan harganya, semua bebas!” tandas dia.

Menurut Yustinus, pengaturan yang demikian justru menjadikan tujuan pemajakan tidak tercapai. Pihak yang mampu membayar tidak membayar karena mengonsumsi barang/jasa yang tidak dikenai PPN. ”Ini fakta. Maka kita perlu memikirkan upaya menata ulang agar sistem PPN kita lebih adil dan fair,” kata dia

Caranya, lanjut Yustinus, barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak (menengah bawah) mestinya dikenai tarif lebih rendah, bukan 10%. Sebaliknya, yang hanya dikonsumsi kelompok atas bisa dikenai PPN lebih tinggi. “Ini adil bukan? Yang mampu menyubsidi yang kurang mampu. Filosofis pajak kena: gotong royong,” tutur dia.

Terkait semua itu, kata Yustinus, saat ini merupakan waktu yang tepat merancang dan memikirkan sistem perpajakan, termasuk PPN, yang lebih adil. Soal waktu penerapannya, menunggu ekonomi pulih dan bertahap. “Itu cukup pasti. Pemerintah dan DPR memegang ini. Saat ini pun barang hasil pertanian dikenai PPN 1%. Beberapa barang/jasa juga demikian skemanya, agar ringan,” Yustinus.

Yustinus menambahkan, terkait langkah penaikan tarif pajak ini, Indonesia tidak sendirian. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sesaat setelah dilantik berencana menaikkan tarif PPh badan dari 21% ke 28%. Inggris juga berencana menaikkan tarif PPh badan dari 19% menjadi 23%. ”Banyak negara berpikir, ini saat yang tepat untuk memikirkan optimalisasi pajak bagi sustainabilitas,” kata dia.

 

Tiga Skema

Menurut Yustinus, rencana kenaikan tarif PPN akan diterapkan dalam tiga skema yakni tarif umum, tarif berbeda (multitarif) dan tarif final. Kebijakan ini juga akan menyesuaikan tarif pajak dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay para pembayar pajak. “Tarif rendah dalam skema multitarif dapat diterapkan terhadap kebutuhan pokok,” ujar dia kepada sejumlah media.

Namun, ia masih enggan menjelaskan lebih detail terkait skema dan klasifikasi barang di tiga skema tersebut. Tetapi dapat diilustrasikan, beras premium yang banyak dikonsumsi kelompok masyarakat menengah atas dapat dikenai PPN normal, sedangkan beras yang dikonsumsi masyarakat banyak dikenai tarif PPN sebesar 5% atau bahkan dengan skema PPN final 1%.

“Saat ini juga sudah diberlakukan pengenaan PPN dengan nilai lain atas barang hasil pertanian tertentu sebesar 1%. Opsi PPN final ini dimungkinkan untuk dijadikan skema bagi pengenaan barang kena pajak yang dibutuhkan masyarakat seperti sembako,” kata Prastowo.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat terdiri atas beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, daging segar yang tanpa diolah, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

 

Gulung Tikar

Secara terpisah, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri memprotes rencana pemerintah menjadikan sembako sebagai objek PPN. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan banyak hal sebelum menggulirkan kebijakan apalagi di tengah pandemi Covid-19, bahkan pemerintah diharapkan menghentikan rencana tersebut.

"Kami mencatat, lebih dari 50% omzet pedagang pasar menurun. Di samping itu, pemerintah belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan beberapa bulan belakangan ini. Harga cabai bulan lalu hingga Rp 100 ribu, harga daging sapi belum stabil, tapi mau dibebani PPN lagi? Padahal kami kesulitan jualan karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah, bagaimana tidak gulung tikar," kata Abdullah dalam keterangan resmi Rabu (9/6).

Sementara itu, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) memandang rencana pemerintah mengenakan PPN pada sembako sebagai langkah yang tidak hanya akan meningkatkan harga pangan, tetapi juga akan mengancam ketahanan pangan. Kepala Peneliti CIPS Felippa Ann Amanta mengatakan, rencana ini juga akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia secara umum. 

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN