Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara

Kemenkeu: Penanganan Pandemi Didukung Kebijakan Fiskal yang Fleksibel

Jumat, 18 Juni 2021 | 09:19 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA - Kementerian Keuangan menjalankan pengelolaan APBN secara fleksibel dalam penanganan dampak  pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari defisit APBN  tahun 2021 yang sebesar 5,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini berbeda dengan keadaan sebelum pandemi,  dengan batas maksimal defisit  maksimal 3% dari PDB.

“Dalam kondisi semacam ini dari sudut pandang perekonomian Kami paham bahwa sangatlah penting kebijakan fiskal harus terus fleksibel. Tetapi kita akan tetap menjaga integritas dari anggaran yang ada. Tahun ini 5,7% dari PDB akan dapat kita jaga.,” ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects, pada Kamis (17/6).

Ia menambahkan, fleksibilitas kebijakan fiskal bukan berarti  harus melalui defisit yang sangat tinggi setiap tahun atau mengubah defisit dengan sangat cepat dari satu ke yang lainnya. Dalam kondisi pandemi banyak tercipta extra ordinary policy. Hal tersebut terus dirumuskan pemerintah dengan seluruh pihak terkait. Respon fiskal dalam penanganan pandemic dilakukan dengan membuat prioritas yang baik.

“Implementasi anggaran sifatnya sangat fleksibel,  kita bisa meningkatkan bantuan sosial misalnya dan kita sekarang juga meningkatkan bantuan sosial.  Tetapi bukan berarti ini akan meningkatkan belanja pemerintah secara keseluruhan,” kata Suahasil.

Suahasil mengatakan  pertumbuhan ekonomi akan terus terjadi,  perlahan defisit fiskal akan turut. Diharapkan saat terjadi penurunan defisit fiskal  bersamaan dengan peningkatan konsumsi dan investasi. “Maka ini akan bisa mendukung kemajuan atau pertumbuhan ekonomi, game changernya adalah vaksin,” ucap Suahasil.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pada tahun 2020 pemerintah menjalankan kebijakan APBN secara countercyclical. Dimana saat penerimaan menurun namun belanja terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan countercyclical ini terus berlanjut di tahun 2021.

“Di masa pandemi pemerintah Indonesia melakukan anggaran yang kita sebut dengan istilah countercyclical spending. Kekuatan dari kebijakan fiskal itu punya peranan besar tetapi juga punya limitasi,” ucap Febrio dalam kesempatan yang sama .

Oleh karena itu pemerintah harus sangat pertama dalam membuat target sehingga bisa menghasilkan outcome yang paling memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Prioritas utama adalah sektor kesehatan karena situasi pandemi ini harus di mitigasi vaksinasi harus bisa terjadi dengan tingkat kecepatan yang cukup  baik.

“Ini masih menjadi prioritas kita, dulu ini tidak pernah menjadi prioritas kita, tetapi sekarang karena pandemic seluruh negara di dunia akan fokus pada sektor kesehatan,” ucap Febrio.

Prioritas berikutnya adalah memberikan sejumlah stimulus untuk masyarakat dan dunia usaha sehingga  pemulihan ekonomi nasional bisa terjadi.  Namun di  di tahun 2021 pemerintah melihat penerima stimulus yang agak berbeda dibandingkan tahun 2020. “Tahun ini kita melihat sektor-sektor yang punya ritme pemulihan yang tinggi,” kata Febrio.

Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. (IST)
Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. (IST)

Pemerintah melihat secara saksama tentang model bisnis dengan perubahan yang ada di setiap sektor. Bagaimana pemerintah bisa mendorong transformasi mereka agar lebih cepat sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

“Bukan hanya kebijakan fiskal, kita harus bisa melihat sektor bisnis dan industri secara bersamaan.Pengusaha  dan pemerintah harus berkolaborasi untuk transformasi pemulihan ekonomi,” kata Febrio.

Sementara itu Lead Economist Bank Dunia  Habib Rab  berpendapat  fleksibilitas yang ada harus disesuaikan dengan kebijakan fiskal. Menurutnya  kebijakan fiskal akan perlu mendukung akselerasi dari upaya-upaya pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang bersifat holistik. Berikutnya adalah perimbangan dari dukungan fiskal dalam jangka pendek tetapi menjamin kesinambungan dalam jangka menengah.

“Kalau dalam jangka pendek kita harus terus memberikan bantuan kepada rumah tangga itu. Dalam asesmen kami menjaga bantuan atau paket bantuan ini akan dapat mengurangi peningkatan kemiskinan dengan cukup signifikan,” ucap Habib.

Kebijakan fiskal juga turut turut mendorong program vaksinasi.  Bila program vaksinasi baik maka rasa percaya masyarakat dan juga dunia luar akan menjadi lebih baik. Tentu saja efisiensi harus menjadi salah satu prioritas yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi.

“Secara paralel kita perlu mendapatkan pendapatan, saat ada krisis sulit terjadi kenaikan pendapatan  tetapi pada saat yang bersamaan belanja negara harus naik terus,” ucapnya. (ark)

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN