Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Sosial Tri Rismaharini

Menteri Sosial Tri Rismaharini

Kemensos akan Libatkan Perguruan Tinggi untuk Tingkatkan Akurasi DTKS

Rabu, 13 Januari 2021 | 22:39 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah akan melibatkan perguruan tinggi untuk meningkatkan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam pelaksanaan program perlindungan sosial (perlinsos). Khususnya mengenai parameter kemiskinan. Perbaikan data dilakukan dengan memperbaiki melibatkan perguruan tinggi.  Selama ini pelaksanaan program perlinsos masih terkendala data sehingga terjadi penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, dari diskusi yang dilakukan dengan sejumlah perguruan tinggi muncul hasil kajian bahwa diperlukan parameter kemiskinan yang berbeda untuk setiap daerah. Kategori penduduk miskin di Jawa tentu berbeda dengan di Papua.

“Kedepannya kami akan memberikan bantuan dengan parameter khusus. Parameter di Papua mungkin tidak sama dengan daerah lain parameternya. Awal bulan ini kita harus bisa tetapkan untuk parameter kemiskinan supaya bisa tepat di setiap daerah sehingga tidak semua bisa disamakan,” ucap Risma dalam rapat kerja di Gedung DPR, Rabu (13/1).

Pada tahun ini Kemensos mendapatkan alokasi anggaran untuk memperbaiki data sebesar Rp 1,4 triliun tetapi anggaran itu tidak akan digunakan semuanya. Dengan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) lain dan universitas diyakini perbaikan data tidak mencapai sebesar itu. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada program kampus merdeka. Melalui program tersebut selain mengajar mahasiswa  juga akan melakukan survey ke daerah,

“Perguruan tinggi kami minta untuk memetakan daerah-daerah. Dari perguruan tinggi akan  dilaporkan  ke pemerintah kabupaten kota atau provinsi lalu ke Kemensos,” ucapnya.

Setelah DTKS diperbaiki baru bisa dilakukan integrasi antara data antara Kemensos dengan K/L lain.  Sinergi akan dilakukan dengan Kemendikbud, Kemenkes , Kemnaker, Kemendes PDTT, Bappenas dan BKKBN agar bisa memiliki data yang sama. Dengan adanya basis data yang sama maka penyaluran bisa menjadi lebih terukur.

“Kemudian ada beberapa daerah yang harus kita tangani secara intens. Tidak sekadar memberikan bantuan tetapi ada yang memang harus kita perhatikan untuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil,” tutur Risma.

Pelaksanaan upaya perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhambat karena adanya permasalahan data. Realisasi program perlindungan sosial dalam PEN selama tahun 2020 mencapai Rp 123,5 triliun atau 97,09% dari pagu Rp 127,2 triliun.

Risma mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melengkapi DTKS. Penyaluran bantuan sosial selama ini selalu dilakukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) namun dalam pelaksanaannya di lapangan ada masyarakat yang seharusnya menerima bansos tetapi tidak memiliki NIK.

“Sekarang saya sedang konsentrasi dengan pemerintah daerah melengkapi karena tidak terkoneksinya dengan NIK. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kami kemudian data yang tidak lengkap menyebabkan gagal di dalam setting walet dan himbara tidak berhasil menyalurkan bantuan tersebut,” ucap Risma.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN