Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sanny Iskandar.. Foto: Investor Daily/Emral

Sanny Iskandar.. Foto: Investor Daily/Emral

Kepastian Regulasi Dorong Partisipasi Pengusaha dalam Membangun Ibu Kota

Arnoldus Kristianus, Kamis, 10 Oktober 2019 | 09:28 WIB

JAKARTA, investor.id - Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar mengatakan, pengusaha siap berpartisipasi dalam pengembangan ibu kota baru. Namun, untuk ikut berpartisipasi pihaknya memerlukan kepastian regulasi maupun hukum, guna memulai pengembangan sumber daya manusia (SDM) maupun pembiayaan.

“Kami menunggu kepastian dan diharapkan dalam waktu singkat ini bisa disampaikan. Mengenai hal-hal lain yang sifatnya teknikal untuk pembiayaan dan hal teknis lain akan mengikuti proses yang berjalan,” ucap Sanny dalam acara Diskusi Peluang Investasi Ibu Kota Baru Indonesia di Menara Batavia, Jakarta, Rabu (9/10).

Ia mengatakan, kejelasan regulasi dan hukum itu menjadi penting karena semua berorientasi pada pengembang properti termasuk kawasan. Jangan sampai tidak jadi atau tetap jadi pindah tetapi lokasinya berbeda.

Menurutnya pelaku usaha sangat pragmatis dimana ada peluang pasti akan dikejar. Ia juga mendengar bahwa kalangan pengusaha daerah sekitar lokasi sangat menyambut baik. Pengembangan kota baru sudah biasa dilakukan oleh pengembang termasuk kawasan yang ada baik terkait kawasan industri dan kawasan pariwisata. Semua ini bermuara dari kepastian regulasi dan hukum yang ada.

“Peluang investasi di daerah sekitar Kalimantan saya rasa ada di sektor industri petrokimia. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk sumber daya alam dan yang lainnya seperti agro bisnis mungkin karet, rotan, dan sektor lainnya,” ucap Sanny.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, porsi pembiayaan APBN akan mencapai 19% dari total biaya pembiayaan ibu kota. Dalam hal ini pemerintah akan mengoptimalkan peran swasta dan skema pembiayaan lainnya. "Kira-kira kalau dari APBN itu kecil, paling sekitar 19%. Pemerintah akan memaksimalkan upaya skema pemanfaatan aset yang telah ada,” ucap Bambang.

Perkiraan total dana yang dibutuhkan sebanyak Rp 500 triliun, sehingga 19% di antaranya atau sekitar Rp 95 triliun akan dibiayai dari APBN.

Bambang mengatakan 54% dari total pembiayaan pemindahan ibu kota akan dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Peran swasta akan lebih banyak untuk pembangunan perumahan. Sementara KPBU akan dipakai untuk membangun infrastruktur yang ada.

“Menurut saya wajar porsi KPBU dalam jumlah besar. Dengan KPBU perusahan swasta bisa masuk ke berbagai infrastruktur dasar seperti jaringan dasar gas, air bersih dan fasilitas umum lainnya ,” ucap Bambang.

Berbagai perkembangan dan pembangunan yang dilakukan akan tetap terkendali sehingga tidak merugikan lingkungan aslinya, antara lain dengan membatasi kegiatannya yaitu hanya untuk kantor pemerintahan, pendidikan, dan lainnya.

“Kotanya inklusif tetapi perkembangan dan pertumbuhannya ada kendali supaya tidak melebar ke mana-mana, jadi tidak dilepas untuk semua sektor,” ujar Mantan Menteri Keuangan ini.

Menurutnya, ibu kota baru juga akan menjadi salah satu tujuan urbanisasi sehingga daerah yang tadinya sedikit sekali penghuninya menjadi kota dengan kepadatan tertentu. Hal tersebut juga menjadi alasan bagi pemerintah untuk membangun ibu kota baru dengan berbagai jenis infrastruktur yang terdepan dan terbaik sehingga bisa menjadi referensi bagi kota lain.

“Misalnya airnya bisa langsung diminum, gasnya langsung jaringan ke setiap rumah, saluran pembuangan juga setiap rumah ada saluran langsung ke pengelolaan air limbahnya, dan transportasi publiknya juga yang berbasis rel,” ucap Bambang.

Ia mengatakan, pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam menentukan gagasan desain ibu kota yang bertujuan untuk memperoleh berbagai ide dari talent terbaik tentang perencanaan kota. “Pemerintah punya dasar tetapi kami ingin melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi. Kami meminta ide dari pihak terbaik tentang perencanaan kota supaya mereka mengamati dan kami pilih lalu diterapkan ke master plan,” ujar Bambang.

 

Kemudahan Perizinan Usaha

Sebelumnya Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Soeleman Soemawinata mengatakan, dengan adanya pemindahan ibu kota ini ada potensi 400 ribu keluarga yang ikut berpindah. Hal ini menjadi potensi bagi pihak swasta untuk melakukan investasi yaitu membangun perumahan dan segala fasilitasnya.

“Pengembangannya untuk sekitar 400 ribu keluarga. Kami harapkan pemerintah memberikan kesempatan lebih luas kepada swasta dengan memberikan regulasi yang mensupport pengembangan,” ucap Soeleman.

Regulasi yang dibutuhkan yaitu kemudahan mengurus perizinan usaha. Hal ini diperlukan agar pengusaha bisa langsung membangun. Kemudahan itu sekaligus sebagai bentuk insentif dari pemerintah bagi pengusaha. Diharapkan pemerintah juga memperhatikan soal perizinan baik dari tingkat pusat maupun hingga ke level daerah yang dipilih nanti.

“Bagaimana swasta diberi kesempatan untuk membangun, tapi dari segi pelayanan juga cepat,” tutur Soeleman.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA