Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.  Foto: Humas Kementerian Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: Humas Kementerian Ketenagakerjaan

Menaker: Implementasi UU Perlindungan PMI Belum Optimal

Jumat, 16 Oktober 2020 | 23:57 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Ketengakerjaan (Kemnaker) menyatakan masih terdapat tersejumlah persoalan menyangkut implementasi Undang Undang (UU) Perlidungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang perlu penanganan segera. Misalnya seperti pelaksanaan tentang pasal 39 huruf o.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pasal tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah pusat mempunyai tugas dan tanggung jawab menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan. Namun dalam praktiknya, belum ada kejelasan, baik dari tingkat pusat sampai ke provinsi, kabupaten/kota.

“Hal ini harus menjadi prioritas pemikiran kita bersama, agar dapat memberi kejelasan kepada pemerintah daerah dan juga memberi kepastian berusaha kepada stakeholder kita, khususnya kepada P3MI,” ucap Ida Fauziyah dalam pernyataan resmi yang diterima pada Jumat (16/10).

Persoalan lain yang sedang dihadapi yaitu, interkoneksi sistem. Sampai saat ini, interkoneksi sistem masih menjadi persoalan karena terlalu banyaknya sistem yang ada dalam birokrasi. Ida menginginkan semua sistem yang terlibat dalam proses penempatan PMI berpusat pada Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) yang sudah dibuat di Kemnaker.

Menurutnya, sisnaker yang telah dibuat dan masih terus dikembangkan ini pada hakikatnya merupakan ekosistem dalam rangkaian layanan ketenagakerjaan. Mulai dari layanan antar kerja, informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan, perantaraan kerja, pelatihan, sertifikasi, hingga wajib lapor ketenagakerjaan.

“Hal ini penting agar kita mempunyai big data yang real time. Karena data yang valid berdampak pada keputusan yang benar,” tutur Ida.

Selain kedua persoalan di atas, ia juga menyinggung sulitnya klaim di BPJS Ketenagakerjaan, pembebasan biaya penempatan PMI, dan pemberdayaan PMI dan keluarga.

Tiga RPP

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Foto: Humas Kementerian Ketenagakerjaan
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Foto: Humas Kementerian Ketenagakerjaan

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan ada tiga Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai amanat UU No. 18/2017 yang masih belum diselesaikan. Padahal, kata Benny, tiga RPP itu sangat dibutuhkan pada waktu sekarang ini.

Ketiga RPP tersebut tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran; serta tentang tugas dan wewenang atase ketenagakerjaan.

"Pesan Presiden sangat jelas dan tegas, jangan pernah ada lagi PMI kita yang dianiaya di luar negeri, Jangan sampai PMI kita dibebani dengan berbagai biaya dan hutang yang pada akhirnya memupus mimpi mereka untuk sejahtera, membajak harapan mereka untuk menjadikan keluarga lebih sejahtera,” tutur Benny.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN