Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Menkeu: Defisit APBN dan Utang Aman

Selasa, 21 Februari 2017 | 12:11 WIB

JAKARTA – Pemerintah memastikan defisit APBN dan rasio utang berada dalam level yang aman dan di bawah ketentuan Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam APBN 2017, defisit dijaga sebesar 2,41% dari maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sedangkan rasio utang pada akhir 2016 berada di level 28% dari batas toleransi 60% terhadap PDB.

 

“Pemerintah juga akan tetap menjaga kredibilitas APBN dan mengurangi faktor risiko dari sisi pemerintah. Dengan demikian, APBN akan lebih memberikan kepastian,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada seminar tentang ketahanan APBN yang diselenggarakan Partai Golkar di Jakarta, Senin (20/2).

 

Menurut Menkeu, negara-negara yang dianggap lebih kaya dari Indonesia bukan berarti tak punya utang. Jepang, misalnya, memiliki utang 245-250% terhadap PDB-nya. Namun, dengan kondisi mayoritas penduduk sudah berusia tua, porsi utang Jepang aman karena mayoritas pembiayaannya berasal dari dalam negeri. Mayoritas investor pasar saham dan obligasi di Jepang dikuasai investor domestik.

 

“Kita masih memiliki mesin pertumbuhan dari demografi yang berusia muda dengan produktivitas masih tinggi. Ekonomi kita juga tumbuh di level 5%,” tutur dia.

 

Sri Mulyani mengungkapkan, utang pemerintah bertujuan untuk pembangunan yang produktif, sehingga menjadi investasi untuk mendorong perekonomian.

 

“Terjadinya defisit merupakan hal wajar karena pemerintah ingin menggenjot pembangunan infrastruktur yang butuh biaya sangat besar. Selama ini, Indonesia sangat tertinggal di bidang infrastruktur, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak bisa secepat yang diharapkan,” papar dia.

 

Menkeu berharap segenap kementerian dan lembaga (K/L) maupun pemda menjaga komitmen belanja negara untuk diarahkan kepada belanja produktif. DPR, kata Sri Mulyani, juga diharapkan mendukung reformasi yang akan dilakukan direktorat di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terutama reformasi perpajakan oleh Direkrotat Jenderal Pajak (DJP) serta Direkrotat Bea dan Cukai (Ditjen BC).

 

“Penerimaan pajak 2017 akan bertumpu pada reformasi perpajakan yang sedang dilakukan di DJP dan Ditjen BC,” kata dia. (bersambung)

 

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/pemerintah-akan-terbitkan-sbn-rp-597-triliun/156822

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA