Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Menkeu Keluarkan Paket Kebijakan Pajak Baru

Antara, Selasa, 11 Januari 2011 | 17:59 WIB

JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan pajak baru berisi delapan aturan pajak yang akan berlaku tahun ini.

Kebijakan pertama adalah pelimpahan fungsi pembuatan kebijakan pajak dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Ditjen Pajak mengurusi administrasi dan pemungutan pajak.

Kebijakan kedua adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal penegakan sanksi bagi petugas pajak yang melanggar hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

"Selama ini belum diatur PMK-nya. Ini diyakini bisa membuat pegawai pajak menjalankan tugasnya sesuai taat azas dan peraturan. Jika tidak, maka diancam dalam pasal ini," jelas Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa (11/1)..

Kebijakan ketiga adalah MoU antara Ditjen Pajak dengan Akuntan Publik. Dalam MoU ini dijelaskan, selama ini pemeriksaan di Ditjen Pajak menyita waktu, dengan kerjasama ini maka laporan keuangan wajib pajak yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian, tak akan diperiksa lagi oleh pemeriksa pajak.

Kebijakan keempat adalah soal PPN untuk kesetaraan perlakuan film impor dan nasional. Aturan ini bernomor SE-03/PJ/201 tentang PPh atas penghasilan berupa royalti dan perlakuan PPN atau perlakuan film impor.

Kelima, pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No.93 Tahun 2010 tentang sumbangan penanggulangan bencana nasional, litbang, fasilitas pendidikan, olahraga, dan infrastruktur sosial. "Ini bisa dipakai perusahaan-perusahaan yang ingin berpartisipasi menyumbang sehingga bisa mendapatkan fasilitas fiskal," kata Agus.

Kebijakan keenam adalah pelaksanaan PP No.94 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan yang memberikan dasar hukum Menteri Keuangan untuk mengeluarkan fasilitas pembebasan PPh atau Tax Holiday.

Ketujuh, penyederhanaan prosedur pembebasan PPh pasal 22 impor atas impor barang. Ini bisa membuat jauh lebih efisien sehingga tak perlu pulang pergi dalam rangka impor.

Kedelapan adalah penyederhanaan birokrasi dalam mendukung kegiatan yang memberikan bantuan hibah, sumbangan, dilimpahkan wewenang kepada Dirjen Bea Cukai. (tk)

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA