Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu Sebut Reformasi Perpajakan Harus Dilakukan Bersama.

Kamis, 17 September 2020 | 11:51 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menggenjot penerimaan pajak dan meningkatkan tax ratio dengan melakukan reformasi perpajakan. Namun reformasi perpajakan tidak dapat dilakukan sendiri sebab memerlukan kerjasama berbagai negara lain.

“Jika kita akan melakukan reformasi ini ada sesuatu yang dapat dikontrol oleh negara kita sendiri dalam merancang laporan tetapi tentunya pertukaran pengalaman dan pengetahuan dan juga dalam hal ini, praktik kebijakan dan akan menjadi sangat kritis,”jelasnya dalam acara ADB Seminar Series 2020, Kamis (17/9).

Ia mencontohkan faktor yang menyebabkan tax ratio rendah diantaranya masih adanya celah dalam kebijakan perpajakan pemerintah dan praktik penghindaran pajak.  

Untuk mencegah praktik penghindaran pajak, maka Indonesia mengambil langkah dengan menandatangani  Multilateral instrument on Tax  Treaty (MLI), serta menjalin kerja sama persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) untuk mencegah penghindaran pajak karena Indonesia menganut ekonomi terbuka.

 “Instrumen multilateral tax treaty, untuk mencegah  penghindaran dan penggelapan pajak, serta ilusi ini dapat menjadi bagian penting bagi upaya kami,” katanya.

Adapun MLI merupakan upaya bersama secara global untuk mencegah praktik-praktik yang dilakukan wajib pajak maupun badan usaha untuk mengalihkan keuntungan dan mencegah penggerusan basis pajak suatu negara atau Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

“Indonesia adalah perekonomian terbuka dan kita juga negara yang kaya sumber daya alam. Banyak operasi perusahaan yang sebenarnya lintas batas dan itu membuka peluang adanya penghindaran pajak,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa reformasi perpajakan juga dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga internasional seperti IMF, World Bank dan OECD, dan lebih mudah bagi Indonesia membandingkan kebijakan pajaknya dengan negara-negara terdekat yang berada pada satu kawasan.

“Secara pribadi banyak dukungan yang kami terima dari World Bank, IMF dan OECD dalam merancang reformasi yang sangat disambut baik dan kami juga berharap kepada ADB,”ucapnya.

Dirjen Pajak Suryo Utomo. Foto: IST
Dirjen Pajak Suryo Utomo. Foto: IST

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa reformasi perpajakan di berbagai negara  berbeda-beda, sebab akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Kendati begitu, ia menilai bahwa reformasi perpajakan juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan pengembangan basis pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan rasio pajak.

“Kedua adalah memasukkan transformasi sisi teknologi ke dalam administrasi perpajakan, sehingga otoritas pajak dan wajib pajak dapat lebih mudah saat melakukan administrasi perpajakan,”tuturnya.

Kemudian juga akan meningkatkan sistem perpajakan berdasarkan masalah perpajakan saat ini, yang perlu dicari solusinya, termasuk masalah digitalisasi.  

“Selanjutnya International Tax Corporation akan menjadi bagian integral dari upaya kita dalam memobilisasi sumber daya dalam negeri kita seperti itu. sebuah perusahaan dapat diwujudkan dalam dialog bertukar ide dan berbagi pengalaman,”paparnya.

Lebih lanjut, menurutnya administrasi perpajakan perlu membangun hubungan yang kuat dengan sesama otoritas untuk melindungi sumber pendapatan dalam negeri.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN