Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sri Mulyani. Foto: IST

Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu: Tax Ratio Bertambah 2% Jika Pajak Daerah Dihitung

GR, Senin, 17 Juni 2019 | 18:40 WIB

JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika pajak daerah dimasukkan dalam perhitungan Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Tax Ratio, maka asumsi besaran Tax Ratio 2019 akan bertambah 2%, menjadi sebesar 14,2%.

Dalam rapat dengan Komisi XI DPR terkait Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2020 di Jakarta, Senin, Sri Mulyani mengatakan kontribusi pajak daerah terhadap Tax Ratio sebesar 2%.

Perhitungan Tax Ratio dengan memasukkan pajak daerah, dan juga jaminan sosial merupakan standar perhitungan Tax Ratio yang digunakan dunia internasional, seperti yang digunakan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD/Organisation for Economic Co-operation and Development).

"Di Indonesia selama ini memang hanya menggunakan rasio perpajakan saja, yakni penerimaan pajak dan bea cukai dibandingkan PDB. Ini yang disebut rasio perpajakan dalam arti sempit. Kalau standar internasional tax ratio biasanya mencakup pajak daerah dan social security (jaminan sosial) seperti BPJS," ujar dia.

Oleh karena itu, jika pajak daerah dihitung dalam komponen Tax Ratio saat ini, maka besaran Tax Ratio saat ini sebesar 13,4% dari PDB. Hal itu berdasarkan perhitungan pajak daerah dua persen ditambah realisasi Tax Ratio sebesar 11,4% dari PDB berdasarkan realisasi APBN hingga 2018.

Adapun target Tax Ratio di 2019 adalah 12,2% PDB. "Pajak daerah sekitar dua persen PDB. Berarti Indonesia (akhir 2018), tax ratio jadi 13,4% PDB," ujar dia.

Sri Mulyani mengatakan Indonesia belum mengikuti standar internasional perhitungan Tax Ratio karena memang masih mengikuti pakem tradisional untuk menghitung parameter penerimaan pajak tersebut. Merujuk pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, definsi dari perpajakan itu juga memang hanya penerimaan pajak dan bea cukai.

Selain itu, untuk memasukan pajak daerah terhadap Tax Ratio, diperlukan konsolidasi untuk laporan keuangan daerah.

"Maka itu, kalau ditanya oleh dunia internasional, kenapa Tax Ratio kita kecil, saya menjelaskan, itu Tax Ratio dalam arti sempit," ujar dia.

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng meminta pemerintah untuk memastikan mengenai komponen perhitungan Tax Ratio sebelum membahas Rancangan APBN untuk 2020.

"Nanti ada sesi khusus, bagaiamana bahas Tax Ratio. Jadi tidak lagi menjadi isu yang diperdebatkan di publik," ujarnya.

Untuk 2020, pemerintah menargetkan Tax Ratio dengan perhitungan Tax Ratio dalam arti sempit sebesar 11,8% – 12,4% dari PDB.

Sumber : ANTARA

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA