Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sri Mulyani. Foto: IST

Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu Terus Lakukan Upaya Agar Dana Repatriasi Tidak Keluar

Triyan Pangastuti, Kamis, 10 Oktober 2019 | 10:23 WIB

JAKARTA, investor.id Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku telah berkomunikasi dengan para investor peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang dilaksanakan pada 2016 silam, untuk memastikan dana repatriasi mereka tidak keluar setelah masa penahanan (holding period) yang berakhir pada Desember 2019.

"Kami sudah membicarakan ini cukup lama dengan pemilik dana," kata Sri Mulyani di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/10). Ia mengatakan itu untuk menjawab kekhawatiran sejumlah pihak bahwa dana repatriasi akan keluar setelah masa holding period berakhir.

Sri Mulyani pun meminta kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Lukcy Alfirman dan Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan untuk melakukan pengecekan mengenai dana repatriasi tax amnesty yang selama ini berada di Indonesia.

"Nanti tolong minta sama Pak Lucky saja yang melakukan tracking dengan Pak Robert mengenai penempatan selama ini. Jadi, banyak yang sudah dilakukan investasinya di Indonesia," ungkap dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto memastikan, dana repatriasi Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang telah dilaksanakan tiga tahun lalu dengan masa penahanan atau holding period akan berakhir pada kurun waktu September hingga Desember 2019 tidak akan keluar dari Indonesia.

Dana repatriasi tax amnesty akan tetap berada di Indonesia karena pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. “Pemerintah terus menggalakkan perbaikan iklim investasi supaya lebih baik dari waktu ke waktu," kata Hadiyanto di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Selasa (8/10).

Menurut dia, dalam mengupayakan iklim investasi menjadi semakin baik, pemerintah telah menerbitkan berbagai macam fasilitas fiskal, percepatan perizinan, serta kebijakan-kebijakan yang mempermudah proses perizinan berusaha. "Misalnya, kebijakan melalui OSS (Online Single Submission) dan sebagai macam," ungkap dia.

Dengan berbagai kebijakan itu, ia optimistis dana repatriasi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 141 triliun yang sudah masuk akan tetap ada dan diinvestasikan di Indonesia. Ia juga menyebut pemerintah akan tetap memonitor dana repatriasi tersebut.

Pemerintah, lanjut dia, tidak ingin berandai-andai bahwa dana repatriasi hasil pengampunan pajak itu lari dari Tanah Air. "Jadi kami yakin (dana repatriasi) yang sudah masuk akan stay dan berinvestasi terus di Indonesia," ucap dia.

Program amnesti pajak berlangsung mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 atau selama sembilan bulan yang terbagi dalam tiga periode. Masing-masing periode dalam program amnesti pajak itu menawarkan tarif tebusan untuk repatriasi maupun deklarasi yang berbeda-beda.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebanyak 956.793 wajib pajak mengikuti program tersebut dengan nilai harta deklarasi dalam negeri tercatat Rp 3.676 triliun dan nilai harta deklarasi luar negeri tercatat sebesar Rp 1.031 triliun. Selain itu, komitmen repatriasi pajak tercatat sebesar Rp 147 triliun atau sekitar 14,7% dari target Rp 1.000 triliun.

Seperti dilaporkan Antara, Program itu juga menampung realisasi uang tebusan mencapai Rp 129 triliun dari total target penerimaan seluruhnya Rp 165 triliun.

Terkait dengan Program Pengampunan Pajak itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16/2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pada pasal 13 ayat 2 dalam PMK itu menyebutkan wajib pajak mengalihkan harta tambahan ke Indonesia melalui bank persepsi dan menginvestasikan dalam waktu paling singkat tiga tahun.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA