Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Menkeu Tidak Puas

Oleh Yosi Winosa dan Gita Rossiana, Rabu, 1 Maret 2017 | 22:48 WIB

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak puas meski deklarasi harta tax amnesty Indonesia yang mencapai 34,4% dari produk domestik bruto (PDB) relatif lebih baik dari negara lain yang rata-rata hanya 10% dari PDB mereka.

 

Dia menilai jumlah peserta tax amnesty hingga 27 Februari 2017 yang mencapai 682.822 wajib pajak masih sangat kecil. Sebab, dari 32 juta wajib pajak yang terdaftar, hanya ada 29,3 juta wajib pajak yang melapor surat pemberitahuan (SPT).

 

"Dari 29,3 juta itu hanya 12,6 juta yang lapor SPT, maka angka 682 ribu itu sangat kecil dibandingkan yang wajib SPT dan belum serahkan SPT," kata kata dia, di Jakarta, Selasa (28/2).

 

Dia menyatakan, bagi yang tidak mengikuti amnesti pajak, konsekuensinya akan dikenakan tarif normal jika setelah dilakukan analisis menyeluruh seluruh aktivitas ekonomi sampai subsektor, baik pribadi atau badan, ditemukan aset yang belum dideklarasikan, yakni sebesar 200%.

 

"Kami melihat, sektor-sektor mereka yang ada di bawah garis biru. Artinya, tax ratio mereka sangat rendah. Kami melihat data Bea Cukai, perpajakan, sampai daerah akan kami lihat. Kami akan lakukan pelaksanaan UU pajak secara konsisten," kata dia.

 

Begitupun bagi WP yang telah mengikuti program tax amnesty, namun masih ditemukan adanya data mengenai harta yang tidak diungkapkan, maka harta yang dimaksud akan diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan, dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh ditambah sanksi administrasi.

 

"Tadi Pak Kapolri dan lainnya akan dukung kami untuk lakukan pelacakan terhadap wajib pajak. Kalau nanti tak ikut dan tidak serahkan SPT padahal ada aktivitas ekonomi dan harta, maka kami akan hitung, dalam jangka waktu tiga tahun kami temukan. Akan kami gunakan itu untuk tagih Anda dengan sanksi 2% per bulan selama 24 bulan atau 48% sanksi dari total harta," kata dia.

 

Data yang dirilis DJP Kementerian Keuangan mencatat, hingga 28 Februari 2017, deklarasi aset dan harta hasil amnesti pajak telah mencapai Rp 4.419 triliun yang terdiri atas deklarasi dalam negeri Rp 3.258 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1.017 triliun, dan repatriasi Rp 145 triliun.

 

Uang tebusan berdasarkan surat setoran pajak (SSP) yang diterima sebesar Rp 112 triliun, sedangkan uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) sebesar Rp 105 triliun. Jumlah peserta amnesti pajak tercatat telah mencapai 687.556 wajib pajak dengan penerbitan SPH yang diterbitkan sebanyak 712.584. (ant/jn)

 

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/tiga-bank-tampung-dana-repatriasi-rp-3861-triliun/157172

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA