Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Menko Perekonomian Segera Bahas Penyelarasan Pajak

Antara, Kamis, 23 Desember 2010 | 20:07 WIB

JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pihaknya segera membahas penyelarasan sejumlah aturan terkait perpajakan yang dinilai masih multitafsir sehingga masyarakat maupun negara tidak saling dirugikan.

"Selasa (28/12) akan rapat dengan Menkeu dan menteri teknis, seperti perindustrian, perdagangan, BKPM, kita bahas sampai rampung kemudian baru berikutnya laporkan pada Wapres," kata Hatta di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan telah mengidentifikasi setidaknya ada 13 hal yang bisa dibenahi dari berbagai sektor termasuk perkapalan maupun perfilman seperti yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet paripurna Kamis siang.

"Semuanya, saya sudah punya data ada 13 point yang harus dibahas. Ke-13 point itu misal soal perkapalan, tidak hanya perkapalan, juga termasuk industri berat," katanya.

Hatta memberikan contoh seperti kerjasama GE Lokomotif dengan Inka dalam pembuatan lokomotif yang ternyata biaya yang dikenakan impor lokomotif lebih murah dibandingkan pajak yang dikenakan bagi pembelian lokomotif buatan dalam negeri.

"Beli loko buatan Indonesia kena pajak, tapi kalau impor tidak kena pajak," kata Hatta.

Hal demikian, menurut Hatta juga terjadi di industri perkapalan seperti yang disebutkan Presiden.

Karena itu, Hatta berharap dengan pembahasan dengan menteri terkait maka multitafsir atas aturan pajak tidak lagi terjadi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik masyarakat maupun pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan revisi kebijakan perpajakan pada 2011 agar benar-benar tepat untuk mendukung perkembangan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Perintah Presiden itu disampaikan kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dalam pengantarnya sebelum rapat kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

"Saya minta kerja keras dan peduli . Jangan hanya dilepas ke Direktorat Jenderal (Pajak, red) dan Menteri Keuangan sendiri, tapi harus sampai pada tingkat saya. Ke depan, pajak kita harus adil bagi rakyat dan bagi pembayar pajak," tutur Presiden.

Ia menjelaskan dasar keprihatinannya terhadap masalah pajak yang masih dianggap timpang dan tidak adil bagi rakyat setelah membaca pernyataan pelaku perfilman Indonesia, Hanung Bramantyo, di salah satu media massa nasional.

Hanung menyatakan pemerintah telah "membunuh "industri perfilman nasional karena terlalu mahal pajak yang dikenakan kepada industri perfilman nasional dibanding mengimpor film dari luar negeri.

"Saya terusik kata-kata beliau (Hanung, red). Tentu ini tidak benar. Bagaimana kita ingin mengembangkan industri perfilman nasional kalau pajaknya demikian. Oleh karena itu, silahkan diteliti nanti, dikaji, apakah itu benar. Kalau ternyata keliru, kita lakukan perbaikan," kata Presiden. (tk/ant)

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA