Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri PPN/Kepala Bappenas di Rusia. Foto: IST

Menteri PPN/Kepala Bappenas di Rusia. Foto: IST

Pemanfaatan DAU Kurang Berkualitas

Arnoldus Kristianus, Rabu, 14 Agustus 2019 | 17:12 WIB

JAKARTA, investor.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Dana Alokasi Umum (DAU) sebaiknya tidak hanya digunakan untuk biaya operasional, tapi juga dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan di daerah.

"DAU itu harapannya benar-benar untuk kegiatan daerah, tapi di daerah terkadang dipakai untuk belanja rutin dan pegawai. Ini contoh belanja kurang berkualitas kalau DAU dilihat hanya untuk belanja pegawai," kata Bambang saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (12/8).

Menurut dia, jika hal ini terus terjadi maka peranan DAU tidak akan bisa optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini dikarenakan, dana yang dialokasikan tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan semestinya daerah masing-masing.

"Kalau dilihat dari kajian Bappenas, 1 peningkatan transfer akan tingkatkan 0,016% pertumbuhan ekonomi. Ini angka yang masih bisa diperbaiki, baik pertumbuhan ekonomi lebih besar, mengurangi kemiskinan lebih banyak, dan mengurangi ketimpangan," ucap Bambang.

Ia mengatakan, DAU merupakan transfer langsung dari pemerintah pusat ke daerah agar daerah bisa melakukan pembangunan. DAU sendiri diberikan dalam bentuk bantuan hibah atau bantuan sosial yang bersifat block grant.

Catatan Kementerian Keuangan menunjukkan, realisasi penyaluran DAU sampai 30 Juni 2019 mencapai Rp 243,46 triliun atau 58,26% dari pagu alokasi. Dari total itu, Rp 1,46 triliun di antaranya merupakan realisasi penyaluran DAU Tambahan kepada 403 pemerintah daerah. Pada periode yang sama, realisasi penyaluran DAK Fisik sebesar Rp 5 triliun atau 7,21% dari pagu alokasi. Realisasi penyaluran DAK Nonfisik sampai dengan 30 Juni 2019 mencapai Rp 61,44 triliun atau 46,89% dari pagu alokasi.

Bambang mengatakan jika DAU masih belum cukup efektif, pemerintah bisa meningkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK). "DAK yang paling tidak sudah tepat sasaran barangkali bisa lebih ditingkatkan jumlahnya sehingga dampaknya lebih terasa buat pertumbuhan ekonomi," ucap Bambang.

Berdasarkan kajian Bappenas, DAU mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 80% di Indonesia. DAU juga berdampak meningkatkan ketimpangan seperti daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara dengan peningkatan indeks ketimpangan masing-masing sebesar 0,39, 0,4, dan 0,37.

Sementara itu Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah pun berbeda. Di sini, setiap peningkatan sebesar 1 poin DAK memberikan andil pertumbuhan sebesar 0,12 poin dan penurunan ketimpangan hingga 0,09 poin. 

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN