Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu relawan yang menerima vaksin Covid-19, adalah seorang dokter anak bernama Monica Levi yang bekerja di Klinik Khusus Penyakit Menular dan Parasit dan Imunisasi (CEDIPI), di Sao Paulo, Brasil, pada 24 Juli 2020. ( Foto: NELSON ALMEIDA / AFP )

Salah satu relawan yang menerima vaksin Covid-19, adalah seorang dokter anak bernama Monica Levi yang bekerja di Klinik Khusus Penyakit Menular dan Parasit dan Imunisasi (CEDIPI), di Sao Paulo, Brasil, pada 24 Juli 2020. ( Foto: NELSON ALMEIDA / AFP )

Pemerintah Alokasikan Rp 356,5 Triliun untuk Program PEN 2021

Jumat, 14 Agustus 2020 | 15:19 WIB
Arnoldus Kristanus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA - Pemerintah berencana  melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2021. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program PEN sebesar Rp 356,5 triliun. Sedngkan anggaran program PEN 2020  sebesar Rp 695,2 triliun

“Seiring dengan pentingnya kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun,” ucap Presiden Joko Widodo  dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan  DPD RI 2020 di Gedung MPR/DPR  Jakarta, Jumat (14/8). 

Adapun anggaran sebesar Rp 356,5 triliun akan digunakan untuk sejumlah sektor. Pertama penanganan Kesehatan dengan anggaran sekitar Rp25, 4 triliun untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU. Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp110,2 triliun, melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, serta bansos tunai.

Ketiga, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan anggaran sekitar Rp136,7 triliun, yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.  Keempat, dukungan pada UMKM sekitar Rp48,8 triliun, melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan.

Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun, yang diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan. Keenam, insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun, melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan upaya untuk mendorong perekonomian jangka menengah akan dilakukan sampai tahun 2022. Diharapkan pada tahun 2022 kondisi perekonomian akan kembali pada masa sebelum pandemic covid 19 terjadi,  Upaya pemulihan di sektor kesehatan, bantuan sosial, padat karya, relaksasi aturan akan dilanjutkan di tahun 2021. Relaksasi aturan dilanjutkan termasuk didalamnya finalisasi dari Undang Undang Cipta  Kerja.

“Langkah utama adalah transformasi perekonomian jadi kita tidak hanya memulihkan ekonomi tetapi mentransformasikan perekonomian dan ini transofrmasi ekonomi ini yang semakin diintenskan kegiatannya,” ucap Airlangga. (ark)

 

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN