Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Para wajib pajak memenuhi kantor pajak.  Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Para wajib pajak memenuhi kantor pajak. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Pemerintah Berikan Empat Insentif Pajak ke Pengusaha

Arnoldus Kristianus, Kamis, 26 Maret 2020 | 22:09 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan empat insentif perpajakan guna membantu Wajib Pajak (WP) terdampak wabah virus korona.  Hal ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2020, yang berlaku mulai 1 April 2020.

Adapun empat insentif tersebut terkait dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari mengatakan insentif pertama yang diberikan yaitu insentif PPh Pasal 21 akan diberikan kepada para pemberi kerja dari klasifikasi 440 lapangan usaha dan merupakan perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Melalui insentif tersebut pemerintah akan menanggung PPh Pasal 21 dari pegawai dengan penghasilan bruto tetap dan teratur, yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 200 juta dalam setahun.

“Untuk mendapatkan insentif ini, pemberi kerja dapat menyampaikan pemberitahuan untuk pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 kepada Kepala KPP terdaftar. Insentif pemerintah ini akan diberikan sejak Masa Pajak April 2020 hingga September 2020,” ucap Puspa dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (26/3).

Kedua yaitu insentif PPh Pasal 22 Impor, yang dipungut oleh bank devisa  atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. WP yang dapat dibebaskan dari pungutan ini adalah usaha yang sesuai dengan kode klasifikasi dan telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.

Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 harus diajukan oleh WP secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP Pusat terdaftar. Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.

Ketiga yaitu pemerintah memberikan insentif pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya terutang. Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Bila WP memenuhi kriteria insentif maka pengurangan besarnya angsuran akan berlaku sampai dengan masa pajak September 2020.

Keempat yaitu insentif PPN bagi WP yang memiliki klasifikasi lapangan usahadan telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE. Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan WP yang PPN lebih bayar restitusinya paling banyak Rp 5 miliar. Dengan syarat ini, WP diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN