Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ekonomi yang juga Rektor UI Ari Kuncoro saat berkunjung ke kantor redaksi Investor Daly di Beritasatu Plaza, Jakarta. Foto: Investor Daily/Gora Kunjana

Ekonomi yang juga Rektor UI Ari Kuncoro saat berkunjung ke kantor redaksi Investor Daly di Beritasatu Plaza, Jakarta. Foto: Investor Daily/Gora Kunjana

Pemerintah Bisa Gunakan Anggaran Antarwaktu untuk Stimulus Fiskal Superkuat

Arnoldus Kristianus/Hari Gunarto, Kamis, 26 Maret 2020 | 17:17 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah harus habis-habisan (all-out) memimpin perang melawan Virus Korona (Covid-19) dengan meluncurkan stimulus fiskal superkuat. Selain penambahan rumah sakit (RS), belanja alat pelindung diri (APD), insentif bagi tenaga medis, biaya uji cepat (rapid test), sosialisasi bahaya Korona, dan biaya perawatan pasien, dana APBN diperlukan untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat menengah-bawah. Defisit APBN perlu dilepas hingga 6% dari produk domestik bruto (PDB).

Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro berpendapat, pengeluaran ekstra dibutuhkan dalam kondisi genting seperti saat ini sehingga defisit APBN harus diperlebar. Dana dalam APBN harus direalokasikan untuk mencegah meluasnya Covid-19.

Dalam kondisi seperti ini, anggaran harus bersifat dinamis. Pemerintah bisa memakai sistem anggaran antarwaktu atau intertemporal budget Defisit tinggi tahun 2020 bisa ditutupi pada tahun berikutnya.

“Bisa dijalankan bujet dinamis. Jadi, defisit 3% jangan dipatok secara tahunan, tapi 3% itu dipatok pada periode tertentu, misalnya 5 atau 10 tahun tergantung kebutuhan. Dalam situasi seperti ini, yang ampuh adalah instrument fiskal,” ucap dia.

Ari menyatakan, alokasi anggaran bisa diberikan kepada orang miskin, menopang daya beli masyarakat, dan menggerakkan sektor informal. Misalnya proyek padat karya untuk irigasi di perdesaan.

“Ketika krisis tahun 1998, sektor informal bergerak terus. Makanya jangan lockdown, sektor informal nggak bisa bergerak. Sektor informal harus diberikan akses,” tandas Ari.

Ari Kuncoro yakin pelebaran defisit di atas 3% tidak akan dipersepsikan negatif oleh investor. Pelebaran defisit justru menunjukkan upaya pemerintah untuk mendorong laju perekonomian. Namun, dalam jangka panjang jumlah defisit harus terus diturunkan.

Head of Industry and Regional Research Department Office of Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani. Foto: id.linkedIn
Head of Industry and Regional Research Department Office of Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani. Foto: id.linkedIn

Ekonom senior Bank Mandiri Dendi Ramdani berpendapat, pandemik Covid-19 yang sudah menjangkiti Indonesia, telah membuat skenario ekonomi 2020 berubah total. Prioritas utama sekarang adalah bagaimana menangani wabah virus supaya bisa berhenti penyebarannya secepat mungkin dengan korban sekecil mungkin. Prospek ekonomi tahun 2020 dan sesudahnya, sangat tergantung seberapa cepat bisa menangani Covid-19.

Karena itulah, kata Dendi, prioritas APBN saat ini adalah pertama, bagaimana bisa membiayai penanganan wabah Covid-19. Hal itu meliputi, pertama, anggaran biaya testing, serta biaya perawatan dan pemulihan pasien. Kedua, anggaran untuk subsidi masyarakat miskin dan hampir miskin karena pendapatannya menurun akibat penurunan kegiatan ekonomi dan bisnis. Kelompok masyarakat ini harus dibantu karena rentan terhadap penurunan pendapatan atau kenaikan harga.

Ketiga, lanjut Dendi, anggaran untuk belanja fiskal dalam upaya menjaga cash-flow perusahaan, terutama sektor UMKM dan sektor padat karya. Belanja fiskal yang dimaksud adalah pembebasan pajak-pajak, seperti PPN, PPh atau pajak impor untuk menjaga kelangsungan bisnis. Akibat belanja yang meningkat untuk tiga hal tersebut, menurut Dendi, APBN pasti tertekan karena belanja meningkat dan pendapatan pajak menurun. Konsekuensinya, defisit melebar.

Realisasi Anggaran negara di sektor kesehatan, realisasi defisit APBN, realisasi penerimaan dan belanja APBN
Realisasi Anggaran negara di sektor kesehatan, realisasi defisit APBN, realisasi penerimaan dan belanja APBN

Namun demikian, defisit anggaran lebih dari 3% PDB berisiko untuk mendapatkan pembiayaan di tengah pasar keuangan dunia yang volatile dan juga ekspektasi yang negative terhadap prospek ekonomi Indonesia karena wabah Covid-19. “Saya kira defisit APBN masih bisa ditekan di bawah 3%,” kata Dendi.

Dalam pandangan Dendi, strategi untuk membiayai belanja biaya kesehatan, subsidi untuk masyarakat miskin dan hampir miskin, dan juga belanja fiskal untuk membantu cashflow perusahaan, bisa dilakukan dengan melakukan realokasi anggaran pos-pos belanja yang bisa ditunda, seperti pos-pos belanja infrastruktur.

Berpandangan senada, Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai tidak masalah apabila defisit APBN melebar menjadi 5% PDB. Hal ini sejalan negara-negara lain yang mengguyur stimulus untuk mengurangi beban masyarakat. Akibatnya, defisit anggaran seperti AS mencapai 10% PDB dan Inggris 15% PDB.

David Sumual. Foto: IST
David Sumual. Foto: IST

Menurut David, stimulus harus diberikan dari sisi supply maupun demand. Pertama, untuk pencegahan dampak Korona dengan menyediakan APD. Kedua, memperhatikan sektor konsumsi yang disediakan dalam bentuk makanan. Sebab, apabila diberikan uang, belum tentu semua masyarakat bisa mendapatkan bahan makanan.

Dari sisi moneter, David menilai sulit untuk memitigasi. Hal itu bisa dilakukan hanya dari sisi fiskal. “Kenapa demikian, kondisi ini terjadi serentak di seluruh dunia. Kondisi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah sebelumnya juga sudah melakukan stimulus dari sisi pajak. Investor seluruh dunia berlari ke safe haven. Likuiditas dolar AS sangat ketat. Sebagian besar mata uang jatuh terhadap dolar AS,” tutur David.

David menyebut sekarang saat yang tepat untuk memperlebar defisit karena tekanan ekonomi tahun ini tidak sebesar 2-3 tahun lagi ketika cicilan untuk membayar utang meningkat. “Sekarang cadangan devisa besar, ada janji swap arrangement dengan negara lain,” kata David.

Adapun ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, rekomendasi Banggar DPR merupakan lampu hijau agar defisit APBN dinaikkan dari 3% menjadi 5% agar pemerintah mampu memberikan stimulus tanpa harus takut melanggar Undang-Undang. Namun, pemerintah tetap perlu memberikan skala prioritas dalam pengeluaran agar hasil dalam pemberantasan Covid-19 menjadi lebih optimal. “Misalnya anggaran terkait perlengkapan dan alat kesehatan, sumber daya medis, dan stimulus untuk rakyat yang rentan,” kata Josua kepada Investor Daily.

Bantuan anggaran juga perlu diberikan kepada UMKM yang terdampak oleh berbagai macam pembatasan, termasuk pengaturan jarak sosial (social distancing). Demikian pula sektor- sektor yang rawan terjadinya PHK karena terganggunya operasional perusahaan.(rw)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN