Menu
Sign in
@ Contact
Search
Staf Ahli Pansus BLBI Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Hardjuno Wiwoho

Staf Ahli Pansus BLBI Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Hardjuno Wiwoho

Pemerintah Diminta Dukung Penuh Kerja Satgas BLBI Tagih Piutang Negara 

Jumat, 8 Juli 2022 | 21:35 WIB
Yustinus Paat (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Staf Ahli Pansus BLBI Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Hardjuno Wiwoho mendorong pemerintah mendukung penuh langkah Satgas BLBI yang sedang bekerja keras menagih piutang yang nilainya mencapai Rp 110 triliun. Angka tersebut, kata Hardjuno, sangat besar, apalagi jika ditambah bunga obligasi rekap BLBI yang harus dibayar dari APBN setiap tahunnya. 

Pembayaran bunga ini, menurut Hardjuno juga mencapai puluhan triliun setiap tahunnya dan berlaku hingga Tahun 2043 nanti.

“Sekarang bayar bunga dan cicilan utang per tahun sekitar Rp 400 triliun. Beban APBN makin besar, pajak rakyat kecil akhirnya dikejar-kejar. PPN naik, lihat NIK KTP bayar Rp 1000, bandingkan dengan obligasi rekap yang membuat pemerintah mensubsidi bank-bank besar sampai Rp 70 triliun setahun dari 1999 sampai 2043 nanti, atau kalau ditotal Rp 4.000 triliun sendiri untuk bayar obligasi rekap,” ujar Hardjuno kepada Jumat (8/7/2022). 

Menurut Hardjuno, dalam kondisi tekanan ekonomi saat ini pemerintah harus benar-benar menekan pengeluaran dan memaksimalkan pendapatan. Terutama, kata dia, dari tindak kejahatan negara seperti skandal BLBI.

Karena itu, kata Hardjuno, selain moratorium pembayaran bunga rekap, pemerintah juga musti memback-up kerja Satgas BLBI dalam upaya menarik piutang negara dalam skandal BLBI.

“Satgas harus dibantu bekerja agar sita aset atau ambil cash para pengemplang itu lebih mudah. Negara sedang butuh pemasukan, tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi ini berat sekali,” tandas Hardjuno.

Hardjuno menilai kejahatan keuangan di masa lalu harus segera dituntaskan agar tidak ada lagi yang ditinggalkan untuk masa Pemilu 2024. Dia menegaskan, politik di Indonesia tidak boleh lagi dibebani oleh masalah masa lalu seperti saling kunci dalam kesalahan penerbitan BLBI maupun rekap obligasinya.

“Tekanan Covid-19 belum usai, sekarang perang Rusia dan Ukraina. Krisis pangan, energi, rupiah melemah akibatnya harga impor pangan dan energi naik tinggi. Rakyat kecil terlalu lama menderita. Sudahlah, pengemplang BLBI segera beresin saja. Kalau mau, pasti bisa dan cepat,” ungkap Hardjuno.

Terpisah, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan bahwa beban negara sudah terlalu berat. Karena itu, kata Salamuddin, merupakan pilihan tepat bagi negara untuk segera menghentikan pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting bahkan keliru. 

Salamuddin juga mendorong pemerintah mengoptimalkan penagihan piutang negara BLBI agar negara memperoleh tambahan penerimaan sehingga bisa mengurangi defisit anggaran. Hal ini otomatis akan mengurangi penarikan pembiayaan dari utang.

Menurut Salamuddin, dengan waktu hanya sampai akhir tahun 2023, Satgas BLBI perlu lebih keras lagi melakukan penagihan piutang negara BLBI agar setidaknya pada tahun ini mampu mengembalikan lebih dari 50 persen kewajiban para debitur nakal kepada negara. “Waktu kan terbatas, penagihan ini penting uangnya balik dan juga menunjukkan secara politik negara serius melawan pengemplang,” kata Salamuddin.

Melemahnya rupiah atas dolar pasti juga memiliki dampak serius pada utang Indonesia. Menurut Salamuddin, hal ini perlu diperhatikan pemerintah juga. “Sikap tegas Satgas saat ini ditunggu oleh masyarakat, karena kinerjanya dinilai lamban. Piutang yang ditarik Satgas saat ini belum mencapai 25 persen dari total piutang yang ditargetkan sebesar Rp 110 triliun," pungkas Salamuddin. (YUS)

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : BeritaSatu.com

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com