Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Teten Masduki. Foto: IST

Teten Masduki. Foto: IST

Pemerintah Dorong Peran Koperasi dalam Pengembangan Sektor Pangan

Jumat, 31 Juli 2020 | 06:12 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah mendorong peran koperasi untuk penguatan sektor pangan. Sebab koperasi sektor pangan akan berperan terhadap hajat hidup orang banyak dan sektor ini juga menjadi kontributor ke-3 terbesar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam praktik berkoperasi, keberadaan Koperasi Pangan di Indonesia perlu sama-sama kita perkuat,” ucap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Seminar Daring pada Kamis (30/7).

Menurut dia, koperasi merupakan kelembagaan ekonomi rakyat yang paling tepat dalam mewujudkan demokrasi ekonomi tersebut. Selain itu nilai dan prinsip koperasi juga sejalan dengan Pancasila.

Pada praktiknya di Indonesia, koperasi pangan mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang luas. Di sisi lain pengelolaan pangan yang baik akan menjadi kunci bagi setiap bangsa menghadapi ancaman krisis pangan, termasuk akibat pandemi Covid -19 sebagaimana prediksi FAO (2020) dan World Food Programme (2020).

“Namun, kondisi koperasi pangan yang kita miliki saat ini belum optimal. Masih serba terbatas,” ucap Teten.

Ia mengatakan saat ini jumlah koperasi di sektor pangan baru mencapai 123.048 unit atau 11,23% dari total koperasi. Dengan omset koperasi sektor pangan ini baru 7,27% atau Rp 154,718 triliun. Menurutnya koperasi di sektor pangan masih menghadapi sejumlah maslaah. Padahal sektor pangan berperan terhadap 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk itu, Koperasi sebagai lembaga sosial-ekonomi dapat hadir sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut melalui konsolidasi orang (petani), lahan, pembiayaan, logistik, pasar hingga kaitannya dengan program-program pemerintah.

Kemenkop UKM terus memperkokoh koperasi dalam perekonomian nasional, melalui pengembangan Koperasi Pangan melalui optimalisasi Perhutanan Sosial (Perhutanan Sosial 12,7 juta hektare sekarang sudah dibagikan ada 4 juta hektare).

Ada pula Gerakan Belanja di Warung Tetangga yang merupakan kolaborasi KemenUKM dengan 9 BUMN Klaster Pangan, Bulog, dan PTPN yang menghubungkan warung tradisional untuk masuk ke dalam platform daring serta menyediakan stok bahan baku yang mudah dengan harga yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan ritel modern.

“Kami juga mengembangkan laman khusus UMKM pada e-katalog LKPP yang melibatkan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jumlah pelaku UMKM dalam Pengadaan Pemerintah Secara Elektronik mencapai 1.237 penyedia dengan potensi total nilai paket pengadaan pemerintah bagi pelaku usaha kecil sebesar Rp310 triliun,” ucap Teten.

Teten juga menegaskan pihaknya terus melakukan pendampingan, pengawasan, penyuluhan, dan peningkatan SDM koperasi melalui 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di 33 Provinsi, 341 Kab/kota. Dari sisi pembiayaan, LPDB-KUMKM mulai tahun ini dan ke depan, dikhususkan hanya akan melayani pembiayaan koperasi.

“PEN untuk Koperasi melalui LPDB dengan alokasi tambahan Rp1 triliun,” katanya.

Tiga Faktor Strategis

Disisi lain Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Nuryanto menekankan pentingnya kehadiraan koperasi sebagai wadah untuk konsolidasi.

Koperasi bisa berperan melalui tiga faktor strategis  pertama  sebagai lembaga ekonomi dimana pengelolaan usaha secara profsional yang memberikan manfaat ekonomi sebagai anggota.

Sebagai lembaga ekonomi, Koperasi dapat membentuk kepemilikan Aset secara bersamasama. Dari data tersebut, KUD masih memiliki Aset terbesar, yaitu Rp. 8.036.291.189.738 (55%) dibandingkan dengan Kelompok Koperasi lainnya. Namun Koperasi Perkebunan memiliki Aset sejumlah Rp. 4.628.617.908.216 (31%).

Hal ini menunjukkan bahwa nilai potensi aset di perkebunan cukup tinggi; Dari sisi potensi pengelolaan usaha Koperasi di Sektor Pangan, KUD dan Koperasi Perkebunan masih mendominasi (58% dan 22%) memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai anggota Koperasi.

Kedua yaitu sebagai dalam hal ini koperasi dilihat sebagai kumpulan orang bukan sebagai kumpulan modal. Koperasi memposisikan anggota sebagai modal sosial untuk mencapai kesejahteraan.

“Ketiga yaitu lembaga pendidikan dengan cara membudayakan pendidikan, pelatihan, dan transfer informasi dalam kehidupan berkoperasi anggotanya,” ucapnya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN