Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo.Sumber: BSTV

Presiden Joko Widodo.Sumber: BSTV

Pemerintah Dorong Peran PPATK Antisipasi Kejahatan Ekonomi

Kamis, 14 Januari 2021 | 16:30 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk lebih berperan dalam mendukung ekosistem keuangan yang kondusif bagi pembangunan nasional. Khususnya untuk mengantisipasi kejahatan ekonomi yang terjadi termasuk melakukan mitigasi terhadap shadow economy.

“Kondisi yang mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan harus kita mitigasi seperti shadow economy, peningkatan kejahatan ekonomi, serta cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru,” ucap Joko Widodo dalam dalam pertemuan Koordinasi Tahunan dalam rangka arahan Presiden mengenai pencegahan dan pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) pada Kamis (14/1).

Joko Widodo mengatakan  untuk melakukan pencegahan TPPU dan TPPT harus ada sinergi antara sektor publik dan sektor privat untuk melakukan terobosan-terobosan baru. PPATK diharapkan berkontribusi lebih besar untuk membantu program-program pemerintah serta memberantas tindak pidana korupsi yang semakin beragam dan semakin canggih.

“Khususnya dalam penyelamatan aset-aset negara dengan membentuk public private partnership anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia,” tutur Joko Widodo.

Joko Widodo meminta aparat hukum untuk konsisten dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ekonomi dan keuangan agar mampu memberikan efek Jera kepada para pelaku tindak pidana.

Ia juga meminta agar  ada peningkatan kinerja dari satgas  untuk menelusuri daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagai bentuk pencegahan pendanaan terorisme.

Ada pendaanaan terorisme  yang dihimpun melalui donasi masyarakat berkedok sumbangan kemanusiaan dan melalui upaya lain yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat.

“Dalam menghadapi situasi global yang dinamis koorindasi dan sinergi berbagai pihak adalah kunci yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.  Baik sektor publik maupun dilanjutkan dengan membangun langkah-langkah yang konstruktif,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah  melakukan berbagai upaya bersama dengan pemangku kepentingan di dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Indonesia. Hal ini dilakukan berdasarkan UU No.8 Tahun 2010 maupun UU No.9 Tahun 2013, antara lain Lembaga Pengawas Pengatur (LPP), Aparat Penegak Hukum, Kementerian/Lembaga, dan Pihak Pelapor.

“Hal ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menerapkan standar internasional sesuai Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF),” ucap Dian.

Dian mengatakan  PPATK juga membantu dalam penanganan tindak pidana lain di bidang kemanusiaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tindak pidana lain sesuai undang-undang yang berlaku. Namun, penanganan semua tindak pidana masih terbatas pada penanganan tindak pidana asal sedangkan penanganan tindak pidana pencucian uang dan asset recovery belum berjalan optimal.

“Kondisi ini disebabkan karena kompleksitas tindak pidana yang bersifat lintas batas yurisdiksi,” ucapnya.

Ia menuturkan perkembangan teknologi yang belum diimbangi dengan penyempurnaan regulasi, pemanfaatan hasil analisis dan pemeriksaan PPATK yang belum optimal, pemahaman terhadap ketentuan tindak pidana pencucian uang yang belum seragam, dan kerjasama serta koordinasi antar instansi terkait yang masih perlu diperkuat.

Bila pencucian uang tidak ditangani dengan baik maka akan meningkatkan angka kriminalitas sehingga akan mengganggu  kehidupan warga negara. Hal ini karena harta hasil tindak pidana merupakan motivasi utama para pelaku tindak pidana bermotif ekonomi.

“Semakin tingginya harta hasil tindak pidana yang beredar di sistem keuangan akan memunculkan persaingan usaha yang tidak wajar, dan membuat ekonomi lebih sulit  untuk diprediksi,” ucapnya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN