Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Koordinator Bidang perekonomian Airlangga Hartarto bersama menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Nota Kesepahaman program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Foto: BeritaSatu Photo/Humas Kemenkeu

Menteri Koordinator Bidang perekonomian Airlangga Hartarto bersama menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Nota Kesepahaman program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Foto: BeritaSatu Photo/Humas Kemenkeu

Pemerintah Jamin Kredit Korporasi

Jumat, 31 Juli 2020 | 11:37 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Pemerintah menjamin kredit modal kerja yang dikucurkan 15 bank kepada korporasi swasta dengan plafon kredit Rp 10 miliar hingga Rp 1 triliun. Sampai tahun depan, kredit modal kerja yang disalurkan perbankan lewat program tersebut ditargetkan mencapai Rp 100 triliun.

Ke-15 bank yang dilibatkan dalam program penjaminan kredit modal kerja korporasi swasta terdiri atas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Bank lainnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank DKI, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, PT Maybank Indonesia Tbk, PT Bank MUFG Indonesia, PT Bank Resona Perdania, Standard Chartered Bank Indonesia, PT Bank UOB Indonesia, dan PT Bank DBS Indonesia. Dalam program ini, pemerintah akan menjamin 60% kredit modal kerja (40% sisanya ditanggung perbankan) untuk korporasi di sektor nonprioritas.

Program Penjaminan Kredit modal kerja untuk korporasi swasta
Program Penjaminan Kredit modal kerja untuk korporasi swasta

Sedangkan korporasi di sektor prioritas mendapat penjaminan 80% dari pemerintah (20% sisanya ditanggung perbankan).

Adapun sembilan sektor prioritas yang mendapat penjaminan kredit modal kerja meliputi sektor pariwisata, otomotif, tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, produk kertas, serta sektor usaha lain yang memenuhi kriteria terdampak Covid dan padat karya.

“Jaminan kredit ini akan me-leverage penyaluran kredit perbankan secara keseluruhan, sehingga korporasi swasta bisa segera bangkit. Jika korporasi bangkit, perekonomian nasional segera pulih,” kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam jumpa pers virtual bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso di Jakarta, Rabu (29/7).

Mereka menggelar jumpa pers usai acara Pendatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepahaman (MoU) untuk Program Penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perjanjian dan MoU tersebut ditandatangani Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman, Ketua Dewan Direktur/Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Daniel James Rompas, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/ PT PII (Persero) Muhammad Wahid Sutopo, serta para petinggi 15 bank penyalur kredit modal kerja.

Kredit bank umum yang diberikan kepada pihak ketiga
Kredit bank umum yang diberikan kepada pihak ketiga

Acara itu juga dihadiri Menteri BUMN, Erick Thohir, para pejabat Kemenko Kemaritiman dan Investasi, serta kalangan bankir. LPEIdan PII, lembaga dan BUMN di bawah Kemenkeu, ditunjuk sebagai special mission vehicle (SMV) bagi penjaminan kredit modal kerja yang disalurkan 15 bank tersebut.

Dalam program ini, pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar 100% atas kredit modal kerja sampai Rp 300 miliar dan 50% untuk pinjaman dengan plafon Rp 300 miliar sampai Rp 1 triliun.

Korporasi swasta yang berhak mendapat penjaminan kredit modal kerja harus memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya terdampak Covid-19, padat karya, memiliki dampak pengganda (multiplier ef fect) yang siginifikan terhadap perekonomian, dan berpotensi mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Persyaratan utama yang wajib dipenuhi antara lain aktivitas bisnisnya turun akibat pandemi Covid-19, mempekerjakan sedikitnya 300 karyawan, serta memiliki dokumen penggunaan dana kredit modal kerja untuk ekspansi dan bertahan dari dampak pandemi corona. (ns/az)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN