Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Pemerintah Siapkan Regulasi untuk Tangani Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Kamis, 14 Januari 2021 | 19:47 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Pemerintah sedang menyiapkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diharapkan dapat memperkuat dan mengoptimalkan rezim anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT). RUU yang dimaksud yaitu RUU tentang pembatasan transaksi uang kartal dan RUU tentang perampasan aset tindak pidana. Dua regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi prioritas pada masa program legislasi nasional (prolegnas) mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dengan meningkat dan semakin beragamnya tindak pidana ekonomi yang memanfaatkan atau menyalahgunakan sektor jasa keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana akan berdampak negatif untuk perekonomian domestik.

”Khususnya tindak pidana korupsi dapat mengancam integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan di Indonesia,” ucap Airlangga dalam pertemuan Koordinasi Tahunan dalam rangka arahan Presiden mengenai pencegahan dan pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), Kamis (14/1).

Airlangga yang juga menjabat jadi Wakil Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) mengatakan pihaknya menyiapkan strategi nasional (stranas) TPPU dan  TPPT Periode  2020–2024  yang memfokuskan pada lima strategi.

Pertama yaitu meningkatkan kemampuan sektor privat untuk mendeteksi indikasi atau potensi TPPU, TPPT dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan memperhatikan penilaian risiko. Kedua yaitu meningkatkan upaya pencegahan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian berbasis risiko. Ketiga yaitu meningkatan efektivitas pemberantasan TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko

Strategi keempat yaitu mengoptimalisasikan asset recovery d engan memperhatikan penilaian risiko. Terakhir yaitu meningkatkan  efektivitas targeted financial sanction dalam rangka mendisrupsi aktivitas terorisme, teroris, organisasi teroris, dan aktivitas proliferasi senjata pemusnah massal.

Ia mengatakan mengenai mitigasi risiko money laundering dan terrorism financing (pendanaan terorisme) yang disebabkan dampak Covid-19, Komite TPPU menghimbau kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), yang terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, untuk memperkuat penerapan risk based supervision, sebagaimana dipersyaratkan dalam standar internasional yang tertuang dalam Financial Action Task Force (FATF) 40 Recommendations.

“Kami memahami bahwa ketentuan mengenai pengawasan berbasis risiko, telah diatur dalam peraturan masing-masing Kementerian/Lembaga, karena itu tinggal dijalankan dengan konsekuen, serta dilakukan tanpa mengganggu lembaga jasa keuangan yang sah, dan tanpa mengakibatkan aktivitas keuangan masyarakat melenceng ke arah penyedia jasa keuangan yang tidak berizin (illegal providers),” tutur  Airlangga.

Perry Warjiyo. Foto: IST
Perry Warjiyo. Foto: IST

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan dari  sisi moneter dan sistem keuangan indonesia, pemberantasan TPPU. TPPT sangat penting tidak hanya menjaga integritas stabilits sistem ekonomi dan keuangan, tetapi juga menjaga kepercayaan kehandalan dan juga keamanan dalam transaksi peredaran uang maupun transaksi keuangan.

BI berkomitmen untuk memperkuat kebijakan dan implementasi APU dan PPT khususnya di pasar uang dan sistem pembayaran.  Ia tidak menampik bahwa transaksi digital juga memunculkan risiko fraud dan cyber crime serta risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

“Oleh karena itu, kami juga terus memperkuat regulasi perizinan dan khususnya pengawasan terkait APU PPT pada perusahaan, lembaga jasa sistem pembayaran di bawah kewenangan BI,” ucap Perry dalam acara yang sama.

Ia mengatakan pihaknya  menguatkan kebijakan dan pengawasan pada aktivitas penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing. BI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait agar Indonesia bisa menjadi anggota penuh FATF.

“Saat ini, BI bersama komite TPPU sedang mempersiapkan mutual evaluation FATF dalam rangka meningkatkan persepsi internasional terhadap integritas perekonomian dan sistem keuangan Indonesia serta meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam G20,” ucap Perry.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN