Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian

Pemerintah Ubah Skema Dana Otsus Papua

Kamis, 8 April 2021 | 20:04 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengupayakan untuk mengubah dan meningkatkan alokasi dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Bila merujuk pada Undang Undang (UU) No 1 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus  bagi Provinsi  Papua kebijakan sebelumnya pemberian dana otsus akan berakhir pada tahun 2021 ini.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah menganggap perlu untuk melanjutkan kebijakan dana otsus dengan kenaikan alokasi dari yang semula 2% menjadi 2,25%. Namun untuk kepentingan efektivitas, efisiensi, dan bermanfaat maka harus ada perubahan skema dari yang tadinya diberikan semua dalam bentuk block grant, diubah menjadi 1% block grant sebagai arah kebijakan untuk menghargai keputusan dapat ditentukan daerah dan 1,25% menggunakan skema earmark berbasis kinerja.

“Supaya  itu betul tepat pada sasarannya guna memicu tumbuhnya kemandirian daerah maka perencanaan program yang betul-betul transparan dan bermanfaat dapat dirasakan oleh rakyat dan mencegah terjadinya kebocoran,” ucap Tito dalam rapat kerja di Gedung DPR pada Kamis (8/4).

Anggota DPR Pansus Otsus Papua dari Fraksi Partai Golkar Trifena M Tinal
Anggota DPR Pansus Otsus Papua dari Fraksi Partai Golkar Trifena M Tinal

Ia mengatakan bila pemerintah pusat menghentikan kebijakan dana otsus maka akan berdampak negatif untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua dan Papua Barat sebab masih ada ketergantungan dua provinsi ini ke provinsi Papua.

"Papua APBD-nya dari dana Otsus Rp 14 triliun untuk provinsi. Total untuk provinsi dan kabupaten hampir Rp 54 triliun. Jadi kalau dana otsus ini tidak dilanjutkan, maka APBD-nya langsung akan drop ke 40% atau 50% dan ini akan berpengaruh besar kepada percepatan pembangunan di Papua," ucap Tito.

Namun ada sejumlah catatan selama 20 tahun pelaksanaan otsus di Papua. Pertama yaitu  APBD Papua dan Papua Barat adalah 10 besar di Indonesia namun belum memberikan dampak besar.Kedua yaitu implementasi distribusi ke kabupaten/kota lebih rendah dari segi nominal.

“Persoalannya adalah kenapa pembangunan masih belum maksimal  ini karena masalah tata kelola,” ucap Tito.

Ketiga yaitu tingginya sisa lebih perhitungan pemanfaatan dana otsus dan dana tambahan infrastruktur. Keempat yaitu nilai dari monitoring center of prevention (Pusat Pemantauan untuk Pencegahan)  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Provinsi Papua Barat terendah pertama (31%) dan Provinsi Papua terendah kedua (34%).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan  dana otsus dan dana tambahan infrastruktur   dari 2002 hingga 2021 untuk Papua dan Papua Barat telah mencapai Rp 138,65 triliun. Sementara itu, TKDD dari 2005 hingga 2021 telah mencapai Rp 702,3 triliun dan belanja Kementerian/Lembaga dari periode yang sama tembus Rp 251,29 triliun.

“Kami ingin menunjukkan pendanaan untuk Papua dan Papua Barat cukup besar selama 20 tahun terakhir,” ucap Astera.

Bila dibandingkan dengan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang sama sama mendapatkan dana otsus dua provinsi di Papua memiliki dana otsus lebih besar. Astera mengatakan bila dibandingkan dengan Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur, Papua juga menerima dana otsus lebih besar. Kalau dibandingkan secara per kapita untuk  Papua itu dari transfer ke daerah dan Dana Desa setiap orang di Papua itu bisa menikmati sekitar Rp 14,7 juta dan Papua Barat Rp 10,2 juta .

“Sementara kalau dibandingkan dengan yang lain ini jauh lebih tinggi dan secara nasional itu hanya Rp  3 juta per orang dan namun ini memang karena populasi yang rendah di Papua,” ucap Astera.

Anggota DPR Pansus Otsus Papua dari Fraksi Partai Golkar Trifena M Tinal mengatakan  dengan besaran dana otsus yang dikirimkan dari pemerintah pusat sebesar Rp 138,65 triliun,  belum mencapai sasaran pembangunan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Papua. Demikian juga dengan pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) untuk memperkuat koordinasi pembangunan di Papua juga belum bekerja secara optimal.

“Secara umum indikator pendidikan kesehatan dan infrastruktur di wilayah Papua yang memperoleh dana otsus masih lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata kabupaten kota dengan karakteristik serupa,” ucap Trifena.

Apalagi pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan indikasi penyalahgunaan dana otsus oleh pemerintah daerah.  Oleh karena itu mekanisme penyaluran serta pengawasan dana otonomi khusus harus diperbaiki.  Perbaikan terutama dalam  mekanisme penyaluran dana otsus papua agar  lebih tepat sasaran serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Demikian pula pengawasan dan lembaga pengawas keuangan negara juga harus lebih intens melibatkan lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah Papua dan Papua Barat.

“Perbaikan mekanisme tersebut dapat dituangkan dalam revisi UU otonomi khusus Papua  agar nantinya lebih mengikat dan kuat secara hukum dan bisa juga dengan peraturan di bawah UU,” pungkas Trifena. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN