Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Penegakan Hukum Jadi Poin Penting

Senin, 3 April 2017 | 13:40 WIB
Oleh Nasori dan Hari Gunarto

Pengamat pajak dari DDTC Bawono Kristiaji mengakui, seberapa signifikan dampak amnesti pajak terhadap penerimaan pajak akan ditentukan oleh kelanjutan reformasi perpajakan hingga 2020.


Saya kira penegakan hukum menjadi poin penting. Tax amnesty ini kan hanya transisi ke era baru. Jadi, strategi yang paling rasional tahun ini ya penegakan hukum pasca-amnesti saja," ujar dia.


Pengamat ekonomi Faisal Basri menegaskan, meningkatkan kepatuhan membayar pajak tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, melihat cukup tingginya partisipasi WP dalam program amnesti pajak, ada secercah harapan untuk jangka menengah.


Tahun ini, kata dia, bakal menjadi masa konsolidasi. Pengesahan UU perpajakan yang baru perlu dipercepat agar mulai 2018 terjadi peningkatan penerimaan pajak yang melebihi potensi alamiahnya.


Hampir tidak ada pilihan untuk tahun ini, kecuali memangkas belanja modal, termasuk untuk pembangunan infrastruktur. Itulah syarat cukup agar konsolidasi fiskal berlangsung mulus, tutur Faisal Basri.


Data Kemenkeu menunjukkan, sejak 2005 realisasi pajak tak pernah mencapai target, kecuali pada 2008. Saat itu, realisasi penerimaan pajak mencapai 106,88% dari target. Adapun realisasi terendah terjadi tahun lalu, yakni 81,53% dari target. Tahun ini, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 1.307,3 triliun. (yos)


Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/potensi-dapatkan-tambahan-penerimaan-rp-74-triliun/158439

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN