Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Airlangga hartarto. Foto: IST

Airlangga hartarto. Foto: IST

Penjaminan Modal Kerja Korporasi untuk Padat Karya Hindari PHK

Jumat, 31 Juli 2020 | 11:43 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id -  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi diarahkan ke sektor-sektor padat karya, mengingat efek penggandanya yang besar, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Program ini sangat penting untuk daya tahan, sehingga korporasi bisa melakukan rescheduling, bahkan bisa meningkatkan kredit modal kerja. Melalui program ini, kami berharap ada penyaluran kredit korporasi secara lebih massif dan efektif,” ujar Airlangga Hartarto dalam jumpa pers virtual bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso di Jakarta, Rabu (29/7).

Mereka menggelar jumpa pers usai acara Pendatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepahaman (MoU) untuk Program Penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perjanjian dan MoU tersebut ditandatangani Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman, Ketua Dewan Direktur/Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Daniel James Rompas, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/ PT PII (Persero) Muhammad Wahid Sutopo, serta para petinggi 15 bank penyalur kredit modal kerja.

Menteri Koordinator Bidang perekonomian Airlangga Hartarto bersama menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Nota Kesepahaman program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Foto: BeritaSatu Photo/Humas Kemenkeu
Menteri Koordinator Bidang perekonomian Airlangga Hartarto bersama menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Nota Kesepahaman program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Foto: BeritaSatu Photo/Humas Kemenkeu

Acara itu juga dihadiri Menteri BUMN, Erick Thohir, para pejabat Kemenko Kemaritiman dan Investasi, serta kalangan bankir. LPEIdan PII, lembaga dan BUMN di bawah Kemenkeu, ditunjuk sebagai special mission vehicle (SMV) bagi penjaminan kredit modal kerja yang disalurkan 15 bank tersebut.  

Melalui stimulus ini, menurut Airlangga, korporasi swasta diharapkan menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia, sejalan dengan dorongan belanja pemerintah yang sedang digenjot.

“Dengan dorongan program ini, korporasi diharapkan bisa kembali pada posisi semula. Ini momentum, sehingga pada kuartal III dan IV leverage-nya berasal dari pemerintah dan korporasi,” papar dia.

Sri Mulyani. Foto: IST
Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, LPEI yang semula didesain untuk orientasi ekspor (export oriented) saat ini diperluas untuk industri substitusi impor yang memberikan dampak positif bagi perekonomian.

Sedangkan PII yang awalnya dirancang untuk penjaminan infrastruktur, saat ini diredesain agar menjadi second layer atau guarantee loss limit.

“Lapis pertama, kami gunakan SMV untuk menjamin kredit modal kerja korporasi. Lapis kedua, loss limit risk, yakni penjaminan tadi dijamin lagi, sehingga bisa memberikan kepastian risiko ke pemerintah (LPEI dan PII) agar mereka tetap memberikan dukungan kepada dunia usaha,” ujar dia.

Program Penjaminan Kredit modal kerja untuk korporasi swasta
Program Penjaminan Kredit modal kerja untuk korporasi swasta

Sri Mulyani menjelaskan, ada tiga program turunan dari penjaminan kredit modal kerja korporasi dalam MoU tersebut. Pertama, perjanjian kerja sama antara Kemenkeu dan LPEI tentang pelaksanaan penjaminan pemerintah bagi pelaku korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Kedua, kata Menkeu, penandatanganan MoU antara LPEI dan PII tentang dukungan loss limit atau penjaminan pemerintah bagi pelaku korporasi dalam rangka PEN.

Sedangkan program turunan ketiga yaitu penandatanganan MoU antara LPEI dan perbankan untuk penyediaan penjaminan pemerintah bagi pelaku usaha korporasi dalam rangka PEN.

Sri Mulyani mengatakan, program penjaminan kredit modal kerja bakal menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi nasional. “Tidak mungkin ekonomi bangkit tanpa sektor swasta korporasi juga bangkit,” tutur dia.

Kredit bank umum yang diberikan kepada pihak ketiga
Kredit bank umum yang diberikan kepada pihak ketiga

Dia menambahkan, fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan antara lain kepada pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor atau padat karya yang memiliki minimal 300 karyawan.

Pelaku usaha korporasi yang dijamin tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM. Juga tak termasuk korporasi dalam daftar kasus hukum atau tuntutan kepailitan, serta memiliki jejak rekam pembayaran kredit lancer sebelum pandemi.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan menjamin 60% kredit modal kerja dan 40% sisanya ditanggung perbankan untuk korporasi di sektor nonprioritas.

Sedangkan korporasi di sektor prioritas diberikan penjaminan 80% oleh pemerintah dan 20% sisanya ditanggung perbankan.

“Ini agar kita mampu memberikan stimulasi namun ada pencegahan moral hazard. Bank tetap bertanggung jawab meskipun sebagian besar risikonya diambil pemerintah melalui penjaminan tersebut,” tandas dia.

Sri Mulyani berharap penjaminan kredit modal kerja bagi sektor korporasi akan membuat ekonomi bergerak. Dengan begitu, ini akan memenuhi complement terhadap belanja yang akan kami akselerasi, yang jumlahnya mencapai Rp 2.739 triliun sampai akhir tahun,” papar dia. (ns/az)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN