Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Inflasi

Ilustrasi Inflasi

Pertama Kali, Pemerintah Tetapkan Target Inflasi Harga Bergejokak 3-5%.

Triyan Pangastuti, Kamis, 13 Februari 2020 | 17:52 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah melalui tim pengendali inflasi pusat (TPIP) berkomitmen menjaga inflasi dengan memastikan harga terkendali dan ketersediaaan pasokan pangan untuk mengantisipasi momentum menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Bahkan pemerintah juga telah menetapkan target inflasi harga bergejolak volatile food (harga bahan makanan bergejolak) sebesar 4% plus minus 1% atau 3-5% untuk tahun ini. Sedangkan, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 3% plus minus 1%.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, penetapan target inflasi harga bergejolak merupkakan yang pertama kali dilakukan pemerintah, mengingat volatile food merupakan penyumbang terbesar inflasi yakni bahan makanan.

“Ini jadi perhatian pemerintah dalam rangka menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya dalam konferensi pers usai melaksanakan High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat (HLM TPIP) di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2).

Deputi Makro Menko Perekonomian Iskandar Simorangkir. Foto: ekon.go.id
Deputi Makro Menko Perekonomian Iskandar Simorangkir. Foto: ekon.go.id

Ia mengatakan bahwa makanan bergejolak andil cukup besar terhadap pergerakan inflasi, disebabkan Indonesia memiliki cuaca yang tak menentu sehingga membuat pangan bergejolak.

Sedangkan kunci pemerintah menjaga inflasi relatif rendah dengan mengendalikan volatile food.

Oleh karena itu, tantangan perubahan iklim atau cuaca yang dihadapi pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan menjadi tantangan pemerintah, dengan mengurangi disapritas.

Meski demikian, inflasi pangan tercatat sebagai penyumbang terbesar. “Makanya keputusannya, gimana turunkan disparitas antar waktu antar tempat, ketika panen harga anjlok dan paceklik harganya naik, dan adanya disparitas antar waktu misalnya ketika persediaan tinggi, harga turun, dan ketika tidak musim panen, harga meningkat. Ini kebijakan yang dilakukan termasuk perdagangan antar daerah,” jelasnya.

Selain menetapkan target volatile food, dan memastikan pasokan, pemerintah juga akan meningkatkan peningkatan kelembagaan digitalisasi, pertanian untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi dengan waktu yang cepat dengan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dala rangka pengendalian inflasi.

Untuk mengatasi antar tempat, Iskandar mengatakan, pemerintah mendorong pengembangan business to business (B2B) seperti yang sudah dilakukan PT Food Station Tjipinang Jaya. Khususnya terkait kerja sama antar daerah.

Di samping itu, pemerintah juga akan menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga, sebab konsumsi rumah tangga masih menjadi penyokong utama terhadap struktur Produk Domestik Bruto (PDB) dengan andil 56,62% di tahun 2019. Namun kinerja konsumsi rumah tangga terus menurun, pada kuartal IV 2019 hanya 4,97% yoy.

Oleh karena itu, Iskandar memastikan pemerintah akan mempercepat dan meningkatkan efektivitas dari berbagai kebijakan belanja pemerintah untuk menjaga daya beli.

“Kemudian pemerintah akan meningkatkan efektivitas dari berbagai kebijakan untuk jaga daya beli termasuk melakukan front loading anggaran untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat dengan stabilitas harga dan mendorong stabilitas harga” ujarnya.

BPS
Badan Pusat Statistik. Foto ilustrasi: IST

Adapun data Badan Pusat Statistik, pada Januari 2020, gejolak harga bahan makanan terhadap inflasi secara keseluruhan adalah 0,32%. Inflasi komponen ini sendiri sebesar 1,93% dan inflasi tahun ke tahun (year on year), 4,13%.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo mengatakan target inflasi 2020 yang dipatok 3 plus minus 1% sudah memperhitungkan berbagai risiko yang akan muncul menekan inflasi yang berasal dari sisi global maupun domestik.

“Saat kita hitung inflasi proyeksi tadi, kita sudah perhitungkan risiko yang muncul menekan inflasi, baik itu isu global seperti virus (korona), harga komoditas global naik, itu sudah dihitung. Termasuk risiko domestik apabila ada penyesuaian harga yang diatur pemerintah” jelasnya.

Bank Indonesia menilai target yang telah ditetapkan untuk tahun ini sesuai dengan target BI disertai kebijakan BI dalam Rapat Dewan Gubernur terakhir bahwa Bank Indonesia akan tetap akomodatif.

“Tentunya di sini, stance kebijakan itu tidak hanya dilihat inlasi tapi juga konteks eksternal, nilai tukar rupiah. Dua faktor ini dasar penyesuaian kebijakan suku bunga kebijakan,” ujarnya

Menurutnya langkah penyesuian suku bunga masih akan tergantung pada dua risiko eksternal dan domestik. Meski begitu ia mengingatkan bahwa kebijakan moneter BI tidak hanya selalu dalam bentuk penentuan suku bunga, tetapi BI melakukan berbagai bauran kebijakan untuk menambah likuiditas.

“Melihat gimana konteks makro inflasi di tahun ini. Ada satu faktor juga bahwa tetap kita melihat kondisi nilai tukar yang relatif stabil yang bisa kita jaga terus. Kemudian ekspektasi inflasi yang terus terjangkar di target 3%, diharapkan bantu inflasi jadi lebih stabil” jelasnya.

Dody memastikan kebijakan inflasi di tahun ini akan tetap berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah mengenai ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi barang dan komunikasi yang erat serta ketergangkauan harga.

“Empat K ini jadi faktor, kita kendalikan inflasi khususnya inflasi pangan volatile food,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan menjelaskan, penetapan target volatile food merupakan sesuatu hal yang baru, kemudian selama ini, komponen tersebut tidak diatur mengingat tingkat sensitivitasnya yang tinggi dan sulit dikendalikan.

“ Sekarang untuk 2020 kita ingin lebih baik lagi. Volatile food ditetapkan ditargetkan 4 plus minus 1%. sehingga ini akan merubah kebiasaan yang selama ini, tentu kita sempurnakan” jelasnya.

Beberapa kebijakan yang akan disempurnakan pemerintah terkait memperbaiki infrastruktur tol laut. Kebijakan ini guna mengurangi disparitas harga antar wilayah. Sebagai negara kepulauan, proses distribusi di Indonesia memang tidak mudah.

Oke menilai pengendalian inflasi dengan koordinasi yang dilakukan oleh TPIP dan TPIP dalam kurun waktu lima tahun terakhir sudah baik dari segi antar waktu musim panen, dan termasuk pengendalian saat momentum seperti hari besar keagamaan.

“Selama ini hari besar itu kita berhasil. Itu kerjasama KL dan di tingkat pusat dan dengan daerah. Antar KL pun turun tangan satgas sehingga keberhasilan lebih bagus” jelasnya.

Selain itu, Oke menambahkan, pemerintah juga siap mengintensifkan pola penetrasi pasar dan penguatan pasar murah. Kegiatan tersebut guna mengurangi disparitas antar waktu. "Jadi, macam-macam (kebijakannya) yang tentunya perintah dari tim pusat dan butuh dukungan dari daerah," ujarnya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA