Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Rasio Gini Diumumkan Maret dan September

Selasa, 19 April 2016 | 15:32 WIB
Oleh Yosi Winosa dan Tri Murti

Rasio gini adalah alat untuk mengukur ketimpangan pengeluaran di suatu wilayah yang diumumkan dua kali setahun, yakni Maret dan September. Ini akan menjadi salah satu acuan pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam bidang perekonomian. Dalam APBN 2016, pemerintah menetapkan target-target pembangunan yang di antaranya menargetkan rasio gini sebesar 0,39.


Ukuran yang dipergunakan dalam rasio gini adalah 0 sampai dengan 1. Artinya, kalau pendapatan semua orang di Indonesia sama, maka rasio gini adalah 0, dan semakin tinggi rasio tersebut, maka ketimpangan semakin tinggi.


Rasio gini dibagi atas tiga level, yakni level pertama adalah 0-0,3 yang disebut dengan ketimpangan rendah. Lalu, level kedua 0,3-0,5 yang disebut sebagai ketimpangan menengah, dan level ketiga yaitu di atas 0,5 yang berarti ketimpangan tinggi. Jadi, dengan menurunnya rasio gini, telah terjadi perubahan distribusi pengeluaran penduduk per kapita.


Berdasarkan data BPS, rasio gini Indonesia bertahan pada level 0,41 sejak Maret 2012 hingga Maret 2015. Sebelumnya, pada September 2011 rasio gini adalah 0,39, lalu Maret 2011 sebesar 0,41, dan September 2010 sebesar 0,38.


Selain rasio gini, ukuran lain yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan adalah persentase pengeluaran 40% kelompok penduduk terbawah. Berdasarkan ukuran ini, jika angkanya di bawah 12% berarti ketimpangan tinggi, jika angkanya 12-17% berarti ketimpangan sedang, dan jika angkanya lebih dari 17% berarti ketimpangan rendah.


Pada September 2015, persentase pengeluaran 40% kelompok penduduk terbawah (di perkotaan dan perdesaan) tercatat membaik 0,35 poin menjadi 17,45%, dibanding posisi enam bulan sebelumnya yang sebesar 17,10%. Kelompok masyarakat ini berpenghasilan Rp 410.000–420.000 per kapita/bulan.


Demikian juga dengan ketimpangan kelompok penduduk berpengeluaran menengah (porsinya 40%) juga membaik, dari 34,65% pada Maret 2015 menjadi 34,70% pada September 2015.


Kelompok ini memiliki pendapatan Rp 925.000 per kapita/bulan. Sedangkan ketimpangan 20% masyarakat yang memiliki porsi pengeluaran tinggi (Rp 2,3 juta per kapita/bulan) justru melebar, yakni 48,25% pada Maret 2015 menjadi 47,84% pada September 2015.


“Untuk mengurangi rasio ketimpangan, perlu digenjot industri yang mengolah bahan baku dalam negeri, misalnya pertanian. Diolah di sini, maka nilai tambah dan lapangan kerja meningkat, pendapatan petani juga bisa naik. Pemerintah juga harus meningkatkan pendapatan kelas menengah bawah tidak hanya lewat bansos karena akan membebani APBN,” kata dia


Selain itu, lanjut dia, UKM yang mengolah bahan baku dalam negeri terus digalakkan. Yang tadinya hanya menjual rumput laut bisa merambah ke obat-obatan, komestik dan lainnya sehingga upahnya bisa meningkatkan pendapatan kelompok bawah. (jn/gor)


Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/jakarta-di-atas-rata-rata-karena-tak-memiliki-pertanian/143026

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN