Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 di Istana Negara yang juga disiarkan secara virtual, Selasa, 4 Mei 2021.

Menkeu Sri Mulyani dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 di Istana Negara yang juga disiarkan secara virtual, Selasa, 4 Mei 2021.

Reformasi Struktural Hasilkan Mesin Pertumbuhan Ekonomi Basis Investasi dan Ekspor

Selasa, 4 Mei 2021 | 18:44 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa reformasi struktural dapat menghasilkan mesin pertumbuhan ekonomi berbasis investasi dan ekspor. Sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dibandingkan terus mengandalkan sisi konsumsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia mengatakan bahwa reformasi struktural tengah dilakukan pemerintah melalui melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan lembaga pengelola investasi bertujuan untuk memperbaiki pondasi ekonomi Indonesia dan harus mampu membuka peluang investasi dan eskpor serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dengan produktivitas yang tinggi.

“Untuk memperbaiki pondasi ekonomi, tentu ini hanya akan berhasil apabila dan birokrasi melakukan juga melakukan adjustment atau perubahan di dalam rangka untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas,”tegasnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Selasa (4/5).

Adapun tahun 2022, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dikisaran 5,2 hingga 5,8%. Dengan reformasi maka pertumbuhan ekonomi dapat mencapai level 5,8% dengan kinerja investasi diyakini dapat tumbuh lebih tinggi yakni 6,6% dan ekspor tumbuh 6,8%.

Bahkan jika reformasi terus diakselerasi, Menkeu meyakini pertumbuhan kontribusi investasi akan mencapai 7,1%  dan ekspor mencapai 6,9% pada tahun 2023.

“Tahun 2022 sangat menentukan dimana pondasi dan konsolidasi dan reform harus dilakukan dan harus berhasil. Untuk tahun 2023, momentum investasi dan ekspor, akan makin tinggi pertumbuhannya seiring reformasi yang kami lakukan,”tegasnya.

Ia mengatakan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo terkait peran teknologi dan pemikiran harus sejalan dengan dilakukan perencanaan dan menyikapi berbagai  perubahan yang terjadi.

“Dengan berbagai perubahan yang kita hadapi termasuk teknologi digital, saya berharap semua anggaran dan dukungan APBN dalam bangun human capital akan dibarengi reformasi pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial secara komperhensif,”tegasnya.

Lebih lanjut reformasi struktural juga akan mendorong transformasi ekonomi dengan peningkatan kapasitas produksi dan pertumbuhan berkelanjutan antara lain terkait infrastruktur, konektivitas, mobilitas dan produktivitas. Kemudian reformasi institusional yang mencakup reformasi birokrasi dan regulasi.

Sementara itu, reformasi di sisi fiskal ada tiga hal yakni pertama terkait  reformasi sisi perpajakan yang meliputi perluasan basis perpajakan, dan peningkatan kepatuhan.

Kedua terkait reformasi penganggaran atau zero based budgeting yakni fokus pada program prioritas, efisien, sinergis, dan berbasis hasil. Terakhir terkait pembiayaan yang inovatif, prudent dan sustainable dengan penguatan SWF, skema KPBU, dan fiskal buffer yang efisien.

“APBN kita bekerja  extremely sangat keras dalam suasana ini maka APBN harus kembali dijaga lagi sehingga dia akan menjadi instrumen yang tetap sehat dan berkelanjutan,”ujarnya.

Menkeu menambahkan bahwa konsolidasi fiskal ditujukan untuk  menyehatkan dari sisi kebijakan makro, namun tetap bisa mendorong dan mendukung reformasi struktural. Selain itu konsolidasi fiskal juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di mana kebijakan fiskal baik dari sisi penerimaan  dan belanja untuk fungsi stabilisasi dan distribusi juga untuk mengoptimalkan reformasi struktural .

“Serta bagaimana APBN tidak menimbulkan crowding out atau berkompetisi dengan pendanaan swasta untuk pembangunan, dari perspektif risiko  makro fiskal kita perlu mempercepat respon fiskal dari sisi perpajakan dan spending mengendalikan rasio dan risiko utang kita,” pungkasnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN