Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

RUU Tax Amnesty Dibawa ke Paripurna Pekan Depan

Jumat, 24 Juni 2016 | 13:48 WIB

JAKARTA – Pembahasan rancangan undangundang (RUU) tentang pengampunan pajak atau tax amnesty hampir rampung. Komisi XI DPR akan menggelar rapat kerja untuk meminta persetujuan setiap pasal dalam RUU Tax Amnesty pada Senin (27/6) sebelum dibawa ke tingkat rapat paripurna DPR pada hari berikutnya, Selasa (28/6). Setelah disahkan di paripurna, UU Tax Amnesty diharapkan bisa diberlakukan mulai 1 Juli 2016 sesuai target pemerintah.


Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pengampunan Pajak perwakilan DPR Supriyatno mengatakan, pandangan setiap fraksi telah mengerucut terhadap setiap poin-poin pasal utama pengampunan pajak, termasuk juga soal kesepakatan besaran tarif deklarasi dan tarif repatriasi pengampunan.


“Tapi masih ada fraksi yang agak berbeda sedikit. Kira-kira delapan fraksi (dari total 10 fraksi di DPR) sudah setuju,” kata dia, d Jakarta, Kamis (23/6).


Menurut dia, seluruh fraksi di DPR pun telah menyetujui untuk memperpanjang masa berlakunya pengampunan pajak. Bila sebelumnya hanya berlaku sampai akhir 2016, seluruh fraksi telah sepakat masa pengampunan pajak untuk direlaksasi hingga 31 Maret 2017.


“Soal tarif, besarannya sekitar 2,4% untuk periode pertama tanpa dan dengan repatriasi, dan 3,6% atau 5-10% untuk periode selanjutnya,” jelas dia.


Mengenai instrumen investasi untuk menampung dana-dana repatriasi, dia menilai instrumennya cukup banyak. Namun, yang penting dananya masuk bank persepsi dulu, bank umum yang ditunjuk menkeu untuk menampung uang tebusan dan repatriasi. “Dari situ baru mereka mau investasi di sektor riil, infrastruktur, pertambangan, dan lainnya. Bank persepsi kira-kira bank BUKU 3 dan 4,” kata dia.


Selain bank persepsi, juga ada manajer investasi untuk mengelola dana reptariasi ke obligasi BUMN maupun instrumen lain, tidak dibatasi. Jika wajib pajak (WP) menghendaki risiko rendah, maka disarankan masuk ke deposito. (hg/jn/ns/gor)


Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/target-berlaku-1-juli/145738

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA