Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori. Foto: istimewa.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori. Foto: istimewa.

Serapan APBD Rendah, Kemdagri Minta Belanja Daerah Dipercepat

Jumat, 18 Juni 2021 | 20:20 WIB
Lenny Tristia Tambun

JAKARTA -  Melihat serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih rendah, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) meminta kepala daerah bersama jajarannya mempercepat belanja daerah. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdagri Muhammad Hudori mengatakan akhir Juni 2021, pemerintah telah menargetkan realisasi belanja daerah dalam APBD minimal 40%. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rapkor) Analisa dan Evaluasi (Anev) Percepatan Penyerapan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Gubernur, dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia secara virtual, Jumat (18/6/2021),

Meski demikan, serapan belanja daerah  secara kumulatif dalam APBD per 11 Juni Tahun Anggaran 2021 belum memenuhi target karena baru sebesar 26,40%. Sedangkan, realisasi belanja kabupaten/kota terbilang rendah dari pada rata-rata belanja provinsi, yakni sebesar 23,70%. 

“Saya mohon, sekarang ini kita sudah memasuki bulan Juni dan masih ada waktu mungkin sekitar 10 hari kurang untuk realisasi APBD provinsi, kabupaten dan kota, ini kita harapkan lebih tinggi lagi,” kata Hudori. 

Diungkapkan Hudori, belanja Provinsi Gorontalo yang mencatatkan realisasi tertinggi dibandingkan provinsi lainnya, yakni 39,16%. Sementara untuk belanja kota kabupaten, realisasi tertinggi dicatatkan Kabupaten Bandung Barat yang telah mencapai 44,73%. Meski demikian, disebutkannya masih banyak daerah lain yang realisasi belanjanya perlu mendapat perhatian. 

“Bagi daerah-daerah yang masih kecil kami berharap ini harus segera dilakukan percepatan realisasi, ini sudah akan berakhir kuartal kedua, saya mohon kepada teman-teman kabupaten/kota ini juga mempercepat penyerapan APBD 2021,” ujar Hudori.

Padahal, lanjut Hudori, Kemdagri telah melakukan langkah strategi percepatan realisasi APBD. Di antaranya dengan memberikan konsultasi dan bimbingan bagi Pemda yang akan melakukan perubahan anggaran, sehingga penggunaan anggaran dijamin lebih efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Serta meminta Pemda segera merealisasikan belanja untuk penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial/bantuan sosial, dukungan vaksinasi dan insentif tenaga kesehatan, serta  mendorong penyelesaian refocusing dan realokasi APBD Tahun 2021," terang Hudori. 

Tak hanya itu, menurutnya, Kemdagri juga mengambil langkah strategis dengan meminta segera merealisasikan pelaksanaan belanja barang/jasa dan belanja modal serta meningkatkan peran APIP maupun unit-unit pengendali mutu pada setiap OPD dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan oleh masing-masing OPD.

Lalu, melakukan monitoring kebijakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu yaitu refocusing & realokasi anggaran pada APBD, termasuk insentif Nakes & Pinjaman PEN; mengawal pemda dalam mempertahankan akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah; serta memastikan pemda menerapkan transaksi berbasis elektronik/Non Tunai (TNT) dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja APBD. 

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN