Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani: Draf RUU KUP Bocor dan Tersebar dengan Aspek-aspek Tidak Utuh

Kamis, 10 Juni 2021 | 23:18 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, draf Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) baru dikirimkan kepada pimpinan DPR RI dan belum dibahas. Sehingga, pihaknya sangat menyayangkan munculnya kegaduhan mengenai isu pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako.

Apalagi, lanjut Menkeu, draf RUU KUP itu bocor dan tersebar ke publik dengan aspek-aspek yang terpotong dan tidak utuh sehingga menyebabkan kondisi menjadi kikuk. “Situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan ke DPR juga. Yang keluar sepotong-sepotong,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (10/6).

Pernyataan Menkeu tersebut menjawab permintaan konfirmasi dan keberatan dari sejumlah anggota dewan di Komisi XI DPR RI terkait beredarnya pemberitaan seputar rencana pengenaan PPN terhadap sembako. Permintaan konfirmasi dan keberatan itu di antaranya datang dari Andreas Eddy Susetyo dari Fraksi PDIP, Puteri Anetta Komarudin dari Fraksi Partai Golkar, dan Kamrussamad dari Fraksi Partai Gerindra.

Ia menegaskan, pemerintah saat ini masih tetap fokus untuk memulihkan ekonomi sehingga ia sangat menyayangkan adanya kegaduhan di tengah masyarakat mengenai isu sembako akan dikenai PPN. “Di-blow up seolah-olah tidak memerhatikan situasi sekarang. Kami betul-betul menggunakan instrumen APBN karena memang tujuan kita pemulihan ekonomi dari sisi demand side dan supply side,” kata Sri Mulyani.

Meski demikian, ia menuturkan, pemerintah masih belum bisa menjelaskan secara detail mengenai isu ini karena dari sisi etika politik memang belum ada pembahasan dengan DPR RI. “Dari sisi etika politik, kami belum bisa menjelaskan sebelum ini dibahas. Karena ini adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat Presiden,” jelas dia.

Menurut Sri Mulyani, RUU KUP nantinya dibacakan terlebih dahulu dalam sidang paripurna yang kemudian akan dibahas bersama Komisi XI DPR RI terkait seluruh aspeknya mulai dari waktu hingga target pengenaan pajak.

“Itu semua kami bawakan dan akan kami presentasikan secara lengkap by sector, by pelaku ekonomi, kenapa kita menurunkan pasal itu, backrgound-nya seperti apa. Itu semua nanti kami ingin membahas secara penuh dengan Komisi XI,” tandas dia.

Sri Mulyani pun memastikan saat ini pemerintah masih terus memetakan dampak-dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat termasuk para pengusaha UMKM. “Sampai hari ini kita juga sudah diminta memikirkan UMKM yang bangkitnya lebih lambat. Jadi, fokus kita adalah memulihkan ekonomi,” kata dia.

Menurut Menkeu, saat ini APBN sedang berada dalam situasi extra ordinary termasuk menaikan defisit di atas 3% dari produk domestik bruto (PDB) selama tiga tahun berturut-turut, dari 2020 sampai 2022. Hal ini terjadi sebab pemerintah melakukan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sri Mulyani mengatakan, APBN perlu disehatkan kembali tapi menyehatkan kembali dengan tetap menjaga momentum pemulihan itu harus dipilih atau dijaga dan dikelola secara hati-hati. “Situasi inilah yang sekarang sedang difokuskan yaitu pemulihan ekonomi, namun kita semua harus tetap membangun fondasi bagi ekonomi dan perpajakan untuk tetap sehat ke depan,” pungkas dia.

 

Tidak Membabi Buta

Sebelumnya, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo memastikan, pemerintah tidak akan membabi buta dalam menerapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), meski diakui bahwa di masa pandemi Covid-19 ini APBN membutuhkan banyak tambahan penerimaan untuk menopang belanja.

Rencana penghapusan barang kebutuhan pokok atau sembako dari jenis barang yang tidak dikenai PPN juga tidak serta merta akan langsung diikuti dengan pengenaan pajak terhadap jenis barang tersebut dalam waktu dekat, terlebih jika pandemi yang di Indonesia telah berlangsung setahun lebih, belum berlalu.

”Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya?Kembali ke awal, nggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan, pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yang diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri. Mustahil!” ujar Yustinus dalam cuitannya di akun twitter @prastow, Rabu (9/6). (ns)

 

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN