Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Sri Sultan Harapkan Sinergi Pemda-Koppasindo Sejahterakan Petani

Oleh L Gora Kunjana, Jumat, 29 September 2017 | 18:28 WIB

JAKARTA- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengharapkan sinergi antara Pemerintah Daerah DIY dengan Koperasi Pedagang Pasar Indonesia Nusantara (Koppasindo Nusantara) dalam rangka penguatan kapasitas pedagang dan kelembagaan koperasi pasar di DIY mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Yogyakarta.

“Saya harapkan melalui kerjasama dengan Koppasindo ini kita bisa membangun sinergi bagaimana agar para petani tidak tersisih meskipun kepemilikan tanahnya relatif sempit,” kata Sri Sultan usai menandatangani kesepakatan bersama antara Pemda DIY dan Koppasindo Nusantara di Gedung The East, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (29/9).

Sri Sultan memaparkan bahwa Pemda DIY sebenarnya sudah memiliki program visi—misi lima tahun lalu yang berlanjut ke tahun 2017-2022 yakni Among Tani Dagang Layar. Program ini dimaksudkan bagaimana dengan kepemilikan tanah yang sempit masyarakat petani bisa survive dan sejahtera. Demikian juga bagi mereka yang tidak memiliki tanah bisa punya ruang aktivitas lain dengan profesi baru menjadi nelayan.

“Sehingga harapan saya antara sektor pertanian dan produk perikanan yang ada di Pantai Selatan menjadi sesuatu yang memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraaan masyarakat,” katanya.

Sultan menambahkan bahwa misi terbaru Pemda DIY lebih spesifik ke aplikatif pada program Among Tani Dagang Layar tapi tetap melanjutkan program pemberdayaan masyarakat di pantai sebelah Selatan Yogyakarta.

“Bagaimana memanfaatkan Samudra Hindia menjadi kekuatan baru karena Republik ini juga sudah menandatangani kerjasama antarnegara yang berdekatan dengan Samudra Indonesia sehingga konteks negara maritim bahari bisa memungkinkan Yogyakarta keluar dari keterbatasan karena relatif kepemilikan tanah yang cuma 0,2 hektar saja ini,” katanya.

Menyusul kondisi tersebut, lanjut Sultan, pihaknya membuat Perda untuk bisa melakukan konsolidasi tidak hanya para petani tapi juga tanah untuk penyediaan stok pangan. Sultan mengungkapkan bahwa setiap 5 tahun minimal 200 hektar tanah di DIY beralihfungsinya menjadi jalan atau rumah dan sebagainya.

“Jadi saya khawatir petani ini tersisih ke Utara Merapi atau arah Selatan ke pantai karena sawah yang teririgasi makin habis,” katanya.

Menurut Sultan, dengan Perda itu tanah terkonsolidasikan 35.000 agar petani bisa leluasa memanfaatkan lahan untuk sektor pertanian dan pangan yang bisa menghemat dengan penggunaan traktor. Namun, lanjut Sultan, di Yogya tidak mungkin efisien jika tidak diarahkan pada kondisi riil kompetisinya dalam membangun ekonomi masyarakat d masa depan. Karena problem sosialnya jauh lebih besar yang akhirnya petani mengeluarkan cost yang harus ditanggung seperti kematian, kelahiran anak, pernikahan dan sebagainya. Masalah berikutnya, lanjut Sultan, petani kadang harus menanggung tetangga yang tidak mempunyai lahan untuk bekerja sebagai buruh tani di lahannya. “Ini problem-problem besar, soal efisiensi,” katanya.

Lebih lanjut Sultan mengungkapkan bahwa petani di Yogya sudah mempunyai prduktivitas tanaman yang lebih baik. Sudah ada yang menghasilkan 9-10 ton gabah kering per ha. Bahkan di Gunung Kidul yang sekadar bertani di lahan kering produksinya sudah 4,1-4,2 ton per ha, bandingkan dengan nasional yang hanya 1,2 ton per ha.

“Ini modal besar bagaimana mereka bisa kita konsolidasikan. Pada 2016 target tercapai di atas 900 ribu ton setara beras...yang butuhnya tidak sampai 500 ribu ton. Problemnya sisanya dijual keluar yang masuk justru yang jelek,” katanya.

Oleh karena itu, bagi Sultan kesepakatan hari ini menjadi titik tolak untuk bisa mengefisienkan bagaimana problem kepemilikan lahan yang sempit dimana setiap 5 tahun tidak kurang 200 ha lahan beralih fungsi, tapi Pemda harus bisa mencukupi stok pangan sendiri dan dalam konteks itu masyarakat juga bisa sejahtera.

“Saya yakin kerjasama dengan Koppasindo ini kita bisa berdialog panjang dan dari situ kita dapat pengalaman-pengalaman baru dalam upaya dan komitmen yang sama bagaimana petani ini bisa sejahtera. Mohon doa restu bapak-ibu semua semoga program ini bisa berjalan baik,” katanya.

Untuk diketahui, kesepakatan bersama dilakukan dalam rangka mengurangi inefisiensi tata niaga dan pengelolaan pasokan bahan pangan di DIY dengan memperpendek mata rantai perdagangan dengan tetap menjaga kesinambungan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pasar.

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini Gubernur DIY dapat menunjuk atau menugaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) - sesuai dengan tugas dan fungsinya- bekerjasama dengan Koppasindo Nusantara. Demikian pula Koppasindo dapat melakukan kerjasama dengan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Adapun delapan komoditas unggulan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah beras, telor ayam, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, cabe, daging ayam, dan daging sapi.

Penggunaan teknologi

Koperasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Koppasindo) Nusantara adalah koperasi yang hadir dengan membawa cita-cita mengurangi kesenjangan pendapatan, memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasar dan menciptakan stabilitas harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Ketiga misi tersebut diyakini mampu mengatasi inflasi yang terjadi di setiap wilayah Indonesia, karena Koppasindo Nusantara didukung oleh konsep penggunaan teknologi digital dengan menyajikan informasi pasar melalui data primer dan data real time serta transaksi melalui digital yang on line, pendidikan yang terstruktur dan kontinue bagi pedagang pasar sebagai anggota, serta didukung oleh manajemen profesional dan berintegritas, personalia yang handal dan berkompeten serta didukung oleh legal counsel, riset dan tim audit independen. (gor)

BAGIKAN