Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo

Stafsus Menkeu: Tarif PPN Sembako Kemungkinan Bisa 1%

Kamis, 10 Juni 2021 | 14:07 WIB
Herman

JAKARTA, investor.id  - Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok atau sembako yang penting bagi kebutuhan rakyat.

Ada tiga opsi tarif untuk pengenaan PPN barang kebutuhan pokok ini. Pertama, diberlakukan tarif PPN umum yang diusulkan sebesar 12%.

Kedua, dikenakan tarif rendah sesuai dengan skema multitarif yakni sebesar 5%, yang dilegalisasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah.

Ketiga, menggunakan tarif PPN 1%. Rencana tersebut tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan, rencana PPN sembako ini lahir salah satunya karena ada beberapa kebutuhan pokok yang sebenarnya dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas, tetapi tidak dikenakan pajak normal. Misalnya beras premium dan daging premium.

“Ini yang ingin diatur dengan lebih baik, maka skemanya nanti kira-kira untuk barang-barang yang masuk kategori sembako dan sifatnya premium, barang tersebut akan dikenakan tarif pajak normal. Tetapi untuk sembako yang dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah, barang tersebut bisa kena tarif PPN yang paling rendah,” kata Yustinus saat dihubungi Beritasatu.com, Kamis (10/6/2021).

Dijelaskan Yustinus, saat ini skema tarif PPN paling rendah yang diusulkan yakni 5%. Namun bila menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2020, bisa dikenakan PPN 1% seperti PPN atas barang hasil pertanian yang berlaku saat ini.

“Ini juga bisa diterapkan dalam konteks tadi. Jadi tarifnya itu dilihat dari jenis, klasifikasi, harga, dan segmen sembako tersebut,” tegas Yustinus.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN