Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti

Sudah Masuk Juni, BLT Dana Desa Baru Tersalur 22,15%

Kamis, 10 Juni 2021 | 11:07 WIB
Nasori ,Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengungkapkan, hingga saat ini realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tercatat baru sekitar Rp 3,5 triliun. Angka ini relatif masih rendah karena baru 22,15% dari total BLT Dana Desa tahun ini yang ditargetkan sekitar Rp 15,8 triliun untuk 4,13 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

“Dari Dana Desa sebagian kita pecah (earmark) menjadi BLT Dana Desa. Kalau kami lihat dari progresnya, sekarang relatif rendah, karena nilai salurnya baru di kisaran Rp 3,5 triliun atau 22,15% dari total BLT Dana Desa. Harapan kami bisa lebih tinggi lagi,” ujar Astera dalam sambutannya pada acara Kemenkeu Corpu Talk: BLT Desa dan Bagaimana Desa Memenuhi Syarat Penyaluran? secara virtual, Kamis (10/6).

Menurut Astera, permasalah dalam penyaluran BLT Dana Desa tidak hanya dihadapi oleh daerah-daerah di luar Pulau Jawa, tapi juga di Pulau Jawa yang bermula dari tersendatnya pencairan Dana Desa. “Dari obsevasi yang kami lakukan dari kunjungan langsung ke beberapa daerah di Pulau Jawa, mulai dari Banten hingga Jawa Timur, meski relatif lebih baik dibanding Luar Jawa, permasalahan terkait penyaluran Dana Desa masih ditemukan,” ucap dia.

Padahal, lanjut Astera, BLT Desa Desa berkaitan dengan Dana Desa secara keseluruhan, yaitu bila Dana Desa belum dicairkan, BLT Dana Desa otomatis tidak bisa disarlurkan. Karena, BLT Dana Desa menjadi bagian dari Dana Desa. “Sementara untuk mengidentifikasi siapa yang berhak menerima BLT Dana Desa juga relatif mudah yaitu penduduk miskin yang ada di desa yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat,” kata dia.

Menurut Astera, meskipun persyaratan penyaluran Dana Desa mudah, tapi kenyataannya banyak daerah yang belum bisa menyelesaikan persyaratannya dengan baik. “Karena itu, rekan-rekan Kemenkeu dari Dirjen Perbendaharaan di daerah mohon agar bisa berkomunikasi terus dengan daerah untuk mempercepat penyaluran Dana Desa,” tutur dia.

Astera mengatakan, dengan BLT Dana Desa itu diharapkan ekonomi desa bergerak sehingga menopang ekonomi daerah, dan selanjutnya ekonomi nasional juga bergerak. “Karena desa itu soko guru perekonomian nasional, mengingat jumlah desa di Indonesia mencapai hampir 75 ribu, sementara jumlah kelurahan hanya 8 ribu. Sehingga, kalau desa bergerak, otomatis semuanya akan bergerak,” tandas dia.

Selain dalam bentuk BLT Dana Desa, menurut Astera, pemerintah juga memecah (earmark) sebesar 8% dari total Dana Desa yang tahun ini dianggarkan Rp 72 triliun, untuk penanganan Covid-19 di desa-desa. “Ini juga penting. Meskipun kita tidak ingin kasus Covid-19 terjadi di desa, tapi ini merupakan bantalan,” pungkas Astera.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN