Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021 secara virtual, Kamis, 29 April 2021.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021 secara virtual, Kamis, 29 April 2021.

Tantangan Eksternal dan Domestik Bayangi Pemulihan Ekonomi 2022

Selasa, 4 Mei 2021 | 16:20 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih ada risiko tantangan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 masih akan berlangsung di tahun depan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun domestik.

Ia mengatakan bahwa saat ini kasus harian Covid-19 di seluruh dunia terus meningkat hingga lebih dari 800 ribu kasus per hari. Selain itu munculnya berbagai varian baru Covid-19, serta munculnya gelombang baru kasus Covid-19 di berbagai negara.

 “Ini menjadi tantangan 2022 di mana kita perlu mengakselerasi pemulihan ekonomi sekaligus kesehatan APBN yang sudah bekerja sangat keras dalam dua tahun berturut-turut untuk menghadapi pandemi,” katanya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 di Jakarta, Selasa (4/5).

Oleh karena itu, ia menyebut varian baru Covid-19 yang muncul di berbagai negara besar dapat menimbulkan komplikasi penanganan Covid, meski program vaksinasi telah dilaksanakan di seluruh dunia. Namun akses vaksinasi cenderung masih tidak merata.

Ia mengatakan berbagai risiko pandemi tersebut akan mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi pada tahun ini dan tahun depan yang dilandasi oleh faktor eksternal maupun domestik.

Faktor eksternal meliputi perubahan kebijakan fiskal moneter di negara maju yang pasti menimbulkan spillover khususnya Amerika Serikat baik dalam bentuk inflasi dan suku bunga global yang berujung pada volatilitas nilai tukar serta capital flow.

“Disparitas laju pemulihan ekonomi dunia juga akan menyebabkan perubahan atau dinamika antar negara termasuk dari sisi stimulus maupun kemampuan untuk memperoleh vaksin Covid-19,”tuturnya.

Lebih lanjut menurutnya pemulihan ekonomi yang telah terjadi di berbagai negara maju seperti Tiongkok, Amerika Serikat dan Eropa akan berdampak positif pada  harga komoditas mengalami peningkatan  sangat kuat.

“Ini seperti yang terjadi 2009 di mana akan memunculkan boom komoditas yang harus diantisipasi baik positif maupun negatifnya,” ujarnya.

Menurutnya berbagai faktor eksternal tersebut akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi domestik tahun ini dan 2022 serta berimplikasi pada desain APBN ke depan. Oleh karena itu, ia mengingatkan untuk terus mencermati berbagai perkembangan yang terjadi di global.

Sementara itu, faktor domestik, Sri menilai pemulihan ekonomi belum terjadi merata antar sektor-sektor yang akan mudah pulih dan lebih sulit pulih di antar daerah.

Selain itu, sektor industri keuangan juga harus terus dijaga sebab masih dalam posisi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

“Mereka melihat adanya kinerja sektor usaha pelru diwaspadai,”tegasnya.

Terakhir adalah adanya perubahan teknologi digital dan iklim yang turut memberikan pengaruh terhadap outlook ekonomi. Pasalnya perekonomian Indonesia yang terbuka dan size pada perekonomian cukup besar dengan populasi yang besar, disertai geografis yang luas.

“Ini lah yang harus menjadi perhatian bagi kita semua policy maler di pusat dan di daerah,” tegasnya.

Oleh karena itu, Menkeu menegaskan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus dilakukan agar secara bersama dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional.  

Ia memastikan pemerintah pusat akan menggunakan kebijakan dari sisi APBN secara berimbang, terukur dan terarah dengan azas kehati-hatian. Sedangkan pemerintah daerah melalui APBD diminta turut berpartisipasi dalam mendorong pemulihan ekonomi dan sinkron dengan arah yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Karena kalau tidak bisa saja APBN di pusat melakukan arah untuk menuju countercyclical disisi daerah bisa saja arah mereka  justru tidak sesuai dengan keinginan (Pemerintah pusat).  Ini akan menimbulkan kompleksitas karena APBD di daerah dan transfer ke daerah itu sepertiga dari APBN kita, ditambah dengan APBD jumlahnya cukup mempengaruhi perekonomian Indonesia,”tegasnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN