Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Target Berlaku 1 Juli

Jumat, 24 Juni 2016 | 13:45 WIB

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah masih memegang target pengampunan pajak bergulir mulai Juli 2016. “Pokoknya idealnya pengesahan sebelum APBN-P 2016 atau sebelum libur DPR. Progresnya sudah lumayan bagus untuk pembahasan pasal-pasalnya,” ujar dia.


Mengenai skema pungutan tarif pengampunan pajak, dia mengatakan skemanya sangat sederhana. “Kuncinya, tarif repatriasi gak boleh tinggi. Selisih tarif repatriasi-deklarasi gak boleh dekat, dan itu bedanya dua kali lipat, gitu aja. Kalau soal angkanya berapa, ya tergantung kesepakatan dengan DPR,” ujar dia.


Bambang mengungkapkan, pada dasarnya pemerintah akan memberikan perlakuan dan fasilitas senyaman mungkin bagi wajib pajak (WP) yang berpartisipasi dalam pengampunan pajak. “Kita juga tidak membatasi uang repatriasi masuk surat berharga negara (SBN) akan selamanya di SBN. Anggap saja sebagai pintu masuk dulu, sebelum memutuskan mau ke ruangan ultimate investment yang mana,” kata dia.


Dia juga mengatakan bahwa pihaknya telah membahas hal tersebut bersama Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad.


”Bisa gak uang yang saya bawa ke Indonesia di-leverage atau dijaminkan untuk mendapat pinjaman lagi. Kebetulan saya sudah ketemu BI dan OJK khusus bahas ini. Semuanya sepakat, aturan yang membatasi akan direlaksasi, termasuk memberi ruang untuk leveraging atau jaminan,” ujar Bambang.


Di samping itu, dia menyatakan kesiapan perbankan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pengampunan pajak. Dana-dana yang selama ini terdeteksi sebagai pinjaman backto- back akan dengan sendirinya terbaca sebagai aset, bukan lagi sebagai pinjaman. “Harapannya yang begitu benar-benar di-declare sebagai aset orang Indonesia. Dari yang awalnya back-to-back loan pindah jadi equity,” ujar dia. (hg/jn/ns/gor)


Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/menkeu-pembahasan-ruu-tax-amnesty-cukup-kondusif/145737

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA