Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Target yang Terlalu Tinggi Berisiko Shortfall

Jumat, 18 Agustus 2017 | 14:02 WIB

Peneliti Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengemukakan, target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2018 yang tumbuh 9,3% dari target APBN-P 2017 cukup agresif. Padahal, pada 2018 tidak ada sumber penerimaan ekstra seperti amnesti pajak. AEoI juga belum bisa diandalkan karena prosesnya memakan waktu lama.

“Dari penyidikan hingga penarikan, potensi mendapatkan pajak melalui AEoI butuh waktu 3-5 tahun. Jika target pajak dinaikkan terlalu tinggi, risikonya terjadi
shortfall,” tandas dia.

Menurut Bhima, sejumlah langkah kreatif bisa ditempuh pemerintah tanpa harus membebani dunia usaha yang tengah lesu. Misalnya meningkatkan kepatuhan peserta program amnesti pajak.


Dia juga menyarankan pemerintah fokus ke PPh pribadi yang masih didominasi karyawan. “Ini bisa diperluas. Mengejar pajak korporasi dari PPh badan atau PPN cukup berisiko karena bisa menekan dunia usaha,” papar dia.

Menurut ekonom Fakhrul Fulvian, target pertumbuhan pajak 9,3% masih cukup realistis. Namun, pemerintah harus segera menuntaskan reformasi perpajakan. Jika reformasi perpajakan dilakukan secara cepat, dampak ke penerimaan negara sudah bisa dirasakan dalam setahun.

Kinerja penerimaan pajak sangat tergantung reformasi perpajakan karena hal inilah yang akan meningkatkan kepatuhan WP,” tutur dia.


Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menilai target pertumbuhan penerimaan perpajakan 2018 sebesar 9-10% lebih moderat dan realistis. Tapi kenaikan target ini harus dibandingkan juga dengan realisasi penerimaan perpajakan tahun ini yang diperkirakan hanya 86-91% dari target. “Jika demikian, berarti pertumbuhannya 18-21%. Itu perlu
extra effort yang lebih berat dan berbeda,” papar dia.

Yustinus menjelaskan, sejauh ini belum ada
extra effort yang detail dari pemerintah, misalnya kemudahan pelayanan dan perbaikan proses bisnis, seperti pemeriksaan, keberatan, dan banding. Begitu pula pengawasan dan penegakan hukum setelah program amnesti pajak. (ns)

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/macroeconomics/ubah-rezim-ppn/164190

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA