Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Teten Masduki. Foto: Beritasatu.com

Teten Masduki. Foto: Beritasatu.com

PEMBUATAN SERTIFIKAT HALAL HARUS DIPERMUDAH

Teten: 100% Dana LPDB-KUMKM untuk Koperasi

Nasori, Rabu, 15 Januari 2020 | 10:10 WIB

JAKARTA, investor.id – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut bahwa 100% atau seluruh dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) akan dialokasikan untuk koperasi tahun ini.

“Kami sudah putuskan, mulai awal tahun ini LPDB yang ada di kami itu 100% untuk koperasi. Karena kami ingin menumbuhkan koperasi,” ujar Teten usai menggelar rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa (14/1).

Upaya tersebut, kata dia, dilakukan sebagai komitmen untuk mendorong agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mau melakukan kegiatan koperasi.

Menurut Teten, hingga akhir 2019, realisasi penyaluran dana LPDB-KUMKM telah mencapai Rp 1,72 triliun atau 101,42%. Teten berencana menambah dana LPDB tahun depan.

“Menurut saya, kita ada potensi untuk penambahan anggaran. Supaya pembiayaan koperasi bertambah. Kami akan fokus membangun koperasi masa depan. Pengalaman koperasi itu tumbuh di negara kapitalis. Karena mereka masuk ke sektor riil bukan lagi di sektor simpan pinjam,” ujar Teten.

Ia juga menyampaikan, pihaknya menginginkan adanya pembiayaan khusus untuk koperasi guna menumbuhkan koperasi nasional termasuk mendukung pembiayaan UMKM.

“Untuk bank, kalau ada bank khusus untuk koperasi memang sangat baik. Apalagi bank bentuknya koperasi. Ini yang harus kita pikirkan sama-sama, walaupun BRI sudah diprioritaskan kreditnya untuk UMKM dan koperasi,” kata dia.

Bank khusus koperasi dinilai akan semakin memperkuat dan mewujudkan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.

Sementara itu, terkait rencana pemerintah menggratiskan kepengurusan sertifikat halal untuk usaha kecil dan mikro (UKM), Teten juga meminta agar prosedur pembuatan sertifikat halal itu dipermudah.

“Khusus untuk sertifikat halal sudah ada keinginan untuk digratiskan bagi UKM dengan omzet Rp 1 miliar ke bawah. Itu banyak menolong, tapi harus ada penyederhanaan prosedur,” kata Teten.

Menurut dia, gratisnya kepengurusan sertifikat halal untuk UKM dapat membantu pelaku usaha di Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan UKM akan mendata jumlah usaha mikro dan kecil yang akan mendapatkan fasilitas gratis tersebut.

Teten menambahkan, dengan penyederhanaan prosedur, maka usaha menengah dan besar juga dapat memperoleh sertifikat halal dengan mudah, kendati biaya bukan merupakan kendala bagi mereka.

“Sebenarnya, kalau usaha menengah dan besar tidak masalah dari segi biaya. Tapi harus cepat,” tukas Teten seperti dikutip Antara.

Pemerintah bakal memberi insentif dengan menggratiskan tarif sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil.

Pemberian insentif ini sejalan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Selain itu, proses administrasi hingga mendapatkan sertifikasi halal juga akan dipermudah.

Adapun skema dan besaran anggaran subsidi anggaran yang diberikan pemerintah bakal bergantung pada petunjuk teknis yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (ns)

Sumber : ANTARA

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA