Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Tiga Hal Pengaruhi Tingginya Rasio Gini

Selasa, 19 April 2016 | 15:01 WIB
Oleh Yosi Winosa dan Tri Murti

Latif mencatat setidaknya ada tiga hal yang mempengaruhi tingginya rasio gini. Pertama, unequal opportunity, yakni kesempatan yang tidak sama bagi masyarakat untuk mengakses pendididikan dan kesehatan. Hal itu telah menciptakan kemiskinan yang menurun.


Kedua, pasar tenaga kerja yang tidak seimbang, yakni pekerja informal bergaji sangat minim, sedangkan pekerja formal memiliki gaji ‘selangit’. Ketiga, distribusi kekayaan yang tidak merata. “Dengan ketiga hal tersebut semakin jelas perbaikan program jaring pengaman sosial, seperti adanya kartu sehat, kartu pintar, akan sangat mempengaruhi penurunan gini ratio,” ujar dia.


Mengenai peluang pemerintah bisa mencapai target rasio gini 0,39 pada tahun ini, Latif menilai hal itu sulit dijawab. Namun, dia menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang menghambat adalah prediksi penerimaan negara yang tak tercapai, khususnya dari pajak. Dengan penerimaan yang minim, pemerintah menjadi dilematis, yakni dana yang terbatas apakah akan dialokasikan untuk jaring pengaman sosial atau belanja infrastruktur.


Dia menambahkan, saat ini dana untuk jaring pengaman sosial di Indonesia masih sangat rendah yakni di bawah 1%, sedangkan idealnya 3% dari produk domestik bruto (PDB). Alokasi dana ini sangat rendah bila dibandingkan negara lain, misalnya di Amerika Latin yang sudah di atas 5%. Bahkan jauh lebih rendah jika dibandingkan negara-negara Skandinavia yang mengalokasikan anggaran jaminan sosialnya sudah mencapai 20% dari PDB.


“Mungkin kalau dengan negara- negara Skandinavia memang tidak bisa dibandingkan karena di sana merupakan welfare state (negara kesejahteraan), tapi dana jaminan sosial di Indonesia mestinya bisa mencapai titik ideal, yakni 3% dari PDB. Namun, dalam kondisi seperti sekarang ini, yakni belanja APBN 2016 yang justru dipangkas sekitar Rp 50 triliun, sulit diprediksi apakah pemerintah akan memprioritaskan belanja jaminan sosial atau infrastruktur,” papar dia.


Latif juga mengatakan, berbagai program pemerintah seperti kenaikan batas minimun penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada 2016 bakal membantu untuk memperbaiki posisi rasio gini ratio. Demikian pula dana desa yang juga diyakini akan menurunkan gini ratio jika implementasinya bisa efektif.


“Apalagi selama ini ada stereotipe, kelompok masyarakat bawah berada di desa sehingga jika pendapatan masyarakat desa ini meningkat, hal itu akan berpengaruh besar ke gini ratio,” ujar dia. (jn/gor)


Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/home/pengeluaran-masyarakat-bawah-seiring-naiknya-nilai-tukar-petani/143021

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN