Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Tingkatkan Akuntabilitas, Elektronifikasi Transkasi Pemda Dipercepat

Triyan Pangastuti, Kamis, 13 Februari 2020 | 12:40 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah memperluas elektronifikasi transaksi pemda, untuk mendorong integrasi dan keuangan digital dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara.

Hal ini diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama koordinasi percepatan dan perluasan elektronifikasi transkasi pemerintah daerah.

Penandatanganan kerja sama dilakukan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, serta Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pengerapan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perluasan elektronifikasi transaksi pemda dapat meningkatkan kinerja teta kelola yang lebih baik (good corporate governmance) dengan akuntabilitas dan transparansi.

“Ini tidak hanya untuk urusan keuangan, yang paling penting dana digunakan untuk manfaat masyarakat jadi tujuan akhirnya adalah pelayanan publik yang makin baik” jelasnya dalam Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) Daerah di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2).

Ia mengatakan Kemenkeu akan terus melakukan perbaikan untuk bisa mempertanggung jawabkan keuangan negara, tetapi tidak dengan cara monoton, hanya mengirimkan dana daerah ke pemda, maka melalui transaksi elektronifikasi daerah digunakan untuk meningkatkan efektivitas.

“Kita berharap dengan nota kesepahaman ini menjadi suatu awalan untuk memperbaiki dari sisi proses, tata kelola, akuntabilitas dan efektivitas” ujarnya.

Di sisi lain, ia berharap ETP dapat mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital melalui berbagai inovais yang out of the box. Dengan inisiatif ini maka koordinasi dan harmonisasi kebijakan pada level nasional untuk mempercepat ETP dalam berbagai transaksi di daerah.

Di samping itu, melalui ETP pemerintah bisa lebih mudah memantau penyaluran dana yang dilakukan ke daerah ditengah anggaran belanja pemerintah di tahun ini mencapai Rp 2.540 triliun.

“Kita lihat perputaran keuangan negara bisa betul-betul menggerakkan ekonomi” ungkapnya.

Ia mengatakan saat ini seperti daerah masih tergantung dari APBN, sementara sepertiganya mengenerate dalam pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 290 triliun, hal ini harus ditingkatkan terus menerus tanpa merusak iklim investasi.

Oleh karena itu melalui Sistem ETP ini, tak hanya mencatat transfer pemerintah pusat ke pemda, tapi juga mencatat seluruh transaksi atau belanja pemda, serta masuknya pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi, pajak, dan sebagainya.

Selain itu, Sri Mulyani berharap, dengan penggunaan ETP ini pemda dapat melihat potensi PAD. Meski masih memiliki banyak tantangan dalam mewujudkan ETP. Pertama sistem keuangan di daerah yang masih berbeda sehingga diperlukan uniform.

Kedua ketersediaan peraturan daerahnya yang menyangkut ETP ini masih beragam. Keterbatasan lainnya adalah produk layana perbankan dan akses di sektor keuangan itu masih belum semuanya masuk ke level daerah, desa, sekolah maupun puskesmas.

"Dengan adanya ETP ini kita harap daerah mampu mengidentifikasi potensi PAD melalui cara inovatif dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha serta memberdayakan UKM," katanya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan percepatan koordinasi elektronifikasi daerah memiliki tiga manfaat yakni inovasi percepatan dan perluasan transaksi pemda, kedua integrasi pengelolaan keuangan daerah, ketiga mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital.

Menurutnya saat ini telah banyak kemajuan daerah dalam mengakselerasi elektronifikasi didaerah, dengan elek transaksi pemda ini, efektifitas dan efisiensi dari pengelolaan keuangan baik pusat terutama di daerah bisa diperkuat.

Dengan efektivitas dan efisiensi melakui elek, transksi pemda juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun daerah juga inklusifness keuangan di pusat dan daerah.

“Pengalaman kami elektronifikasi di berbagai provinsi dan kabupaten yang sudah berhasil itu penerimaan daerah berlipat lipat, sleman 4 tahun terakhir penerimaannya naik 5 kali lipat,” jelasnya.

Ia meyakini manfaat adanya elektronfikasi tidak hanya untuk penerimaan, melainkan juga penggunaan dari transaksi pemda untuk bisa ditingkatkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan pengalokasian pengeluaran yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Bagaimana kemampuan daerah mengenlola ekonomi menjadi kunci bagaimana penerimaan naik penerimaan juga kalo dibarengi dengan peningkatan kapasitas pengelolaan pengeluaran untuk memajukan pemerataan inklusif umkm itu akan akan sangat mendukung pertumbuhan baik nasional maupun daerah,” jelasnya.

Tito Karnavian. Foto: id.wikipedia
Tito Karnavian. Foto: id.wikipedia

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan penerapan elektronifikasi bisa mencegah terjadinya kebocoran pada anggaran pemda dan penyalahgunaan keuangan negara atau korupsi. Sebab sistem ini bisa melacak penggunaan dan penerimaan dari anggaran pemda.

“Dengan sistem ini kita bisa meminimalisir potensi kebocoran-kebocoran keuangan Pemda. Karena dengan sistem digitaliasi elektronifikasi ini semua bisa dilacak karena by banking system. Sehingga dampaknya kita sudah membentuk gerakan anti korupsi," kata Tito.

Menurutnya penanganan korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara tidak hanya cukup dengan menindak, sebab korupsi bisa terjadi karena niat dan adanya kesempatan.

“Kita membuat sistem untuk membuat kesempatan itu lebih kecil. Ini bagian pencegahan korup, tanpa mengecilkan arti langkah kebijakan yg dilakukan penegak hukum. Tetapi dengan sistem ini maka otomatis kesempatan berkurang “ pungkasnya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA