Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tiga asosiasi menolak usulan Kemenkes RI terkait rancangan revisi Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP 109/2012)

Tiga asosiasi menolak usulan Kemenkes RI terkait rancangan revisi Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP 109/2012)

TIGA ASOSIASI INDUSTRI HASIL TEMBAKAU

Usulan Revisi PP 109/2012 Dapat Mematikan IHT

Kunradus Aliandu, Rabu, 6 November 2019 | 17:45 WIB

Jakarta - Para pelaku industri hasil tembakau (IHT) nasional yang tergabung dalam tiga asosiasi yaitu: Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) dan Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (FORMASI) menyatakan penolakan atas usulan Kemenkes RI terkait rancangan revisi Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP 109/2012). Sebagian besar usulan Kemenkes RI dinilai mengancam keberlangsungan IHT dan mata pencaharian bagi jutaan orang yang terlibat di dalamnya.

Sebagaimana dilansir dalam sejumlah pemberitaan, Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa revisi PP 109/2012 berencana untuk memperluas ukuran gambar peringatan kesehatan dari 40% menjadi 90% dan melarang total promosi dan iklan di berbagai media termasuk tempat penjualan, dengan dalih adanya peningkatan prevalensi perokok anak. Ironisnya, hingga saat ini tidak ada upaya kongkrit dari Kemenkes RI untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya rokok dan mencegah akses penjualan, khususnya bagi anak-anak, sebagaimana sudah dimandatkan dalam PP 109/2012 pasal 6. Industri seakan-akan menjadi satu-satunya pihak yang dihukum, sedangkan faktanya pencegahan perokok anak-anak merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk Kemenkes RI.

“Kami sepakat dan mendukung regulasi untuk mencegah anak-anak mengonsumsi produk tembakau sebagaimana tercantum dalam PP109/2012, mereka bukan target konsumen kami. Bahkan, pelaku industri secara sukarela telah menjalankan program sosialisasi kepada para mitra ritel untuk tidak menjual produk tembakau kepada anak-anak. Kami menilai bahwa pemerintah, khususnya Kemenkes RI bahkan belum melakukan upaya kongkrit dalam mencegah perokok anak. Ini seolah-olah kami dihukum akibat kelalaian mereka dalam menjalankan tugasnya,” ujar Muhaimin Moeftie, ketua umum GAPRINDO.

Selama beberapa tahun terakhir, IHT terus mengalami banyak tekanan regulasi yang berlebihan. Di tambah lagi, baru-baru ini melalui PMK No. 152/2019, pemerintah memutuskan untuk menaikan tarif cukai yang sangat tinggi sebesar 23% dan harga eceran sebesar 35% yang akan diberlakukan mulai Januari 2020. Kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

Tekanan pada industri tentunya akan mengancam seluruh mata rantai produksi yang terlibat, mulai dari tenaga kerja dan bisnis di bidang perkebunan, baik itu para petani tembakau dan cengkeh, para tenaga kerja pabrikan, hingga pekerja dan pemilik toko ritel, serta lini usaha lain yang terkait.

Selama lima tahun terakhir, terdapat lebih dari 90.000 tenaga kerja pabrikan yang telah mengalami PHK. Jumlah produsen juga mengalami penurunan dari 4000an pelaku industri pada 2007 hingga kini hanya tersisa 700an.

“Kami mempertanyakan komitmen dari pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang baik jika IHT terus diberikan tekanan mulai dari kenaikan cukai yang eksesif dan sekarang tiba-tiba dikejutkan dengan rancangan revisi PP 109/2012 yang sama sekali tidak pernah melibatkan para pelaku industri. Secara proses tentunya hal ini dianggap gagal karena Kemenkes RI tidak pernah melakukan konsultasi publik dalam penyusunannya,” ujar Henry Najoan, ketua umum GAPPRI.

Perlu menjadi catatan juga bahwa, revisi PP 109/2012 diformulasikan tanpa melibatkan para pelaku IHT yang merupakan pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan aturan tersebut. Padahal berdasarkan Undang–Undang no. 12 tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang Undangan pasal 96 memandatkan bahwa setiap pembentukan regulasi harus ada proses konsultasi publik dan transparansi pada setiap tahap perumusan. Selain itu, juga harus dilengkapi dengan analisis dampak regulasi tersebut (Regulatory Impact Analysis – RIA)

“Bersama ini kami meminta kebijaksanaan Menteri Kesehatan, Dr. Terawan, untuk mempertimbangkan kembali rancangan revisi peraturan tersebut. Kekhawatiran kami, beliau belum mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai isu tersebut dan dampaknya terhadap IHT yang telah menyerap lebih dari 6,1 juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir dan berkontribusi lebih dari Rp. 200 triliun pada penerimaan negara. Bisa jadi, ini hanya usulan dari segelintir pejabat Kemenkes yang memiliki agenda khusus dalam mematikan IHT nasional,” lanjut Suhardjo, Sekjen FORMASI.

Para pelaku IHT yang tergabung dalam GAPPRI, GAPRINDO, dan FORMASI kemudian juga meminta perlindungan dari Presiden untuk segera menghentikan pembahasan revisi PP 109/2012. Hal ini demi menjaga kelangsungan industri serta mencegah terjadinya PHK besar-besaran yang akan menambah angka pengangguran di Indonesia.

Sumber : PR

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA