Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti

Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti

UU Ciptaker akan Sejajarkan Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat-Daerah

Sabtu, 28 November 2020 | 05:16 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan dalam Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) adalah mensejajarkan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya pengumpulan pajak di daerah sering dianggap eksesif dan pemungutan pajak yang dinilai memberatkan.

“Dengan adanya tarif yang ekstensif dan base yang diperluas ini maka beban daripada para pelaku usaha ini menjadi tinggi dan akibatnya menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi,” ucap Astera dalam diskusi bertajuk “Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Sektor Pajak dan Retribusi Daerah, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Ketenagakerjaan, Jumat (27/11).

Aspek-aspek ini akan dimasukan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UU Ciptaker. Lebih lanjut Astera mengatakan melalui regulasi ini pemerintah juga ingin melakukan penyesuaian tarif pajak yang berlaku di daerah.

Ada beberapa jenis pajak yang selama ini menjadi penopang penerimaan pemerintah daerah yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk PBB ada beberapa daerah yang melakukan penyesuaian dengan menaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam waktu cepat.

"Secara ketentuan memang NJOP ini mengikuti harga pasar, tapi pasar yang mana? Ini yang akan kita tindak lanjuti bersama," ucap Astera.

Dalam UU ini pihaknya juga akan memperjelas pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah. Sebelumnya pemberian insentif iskal ditetapkan dengan peraturan daerah (perda), namun dalam UU Ciptaker pemberina insentif ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Astera mengatakan dalam pemberian insentif fiskal ini kepala daerah sering merasa ragu karena masih harus melihat potensi penerimaan yang hilang. Bahkan ada ketakutan hal ini berujug pada tindak pindak pidana.

“Padahal sebetulnya kalau semuanya dilakukan secara  rule base, hal-hal  ini bisa dihindari,” ucap Astera.

Pemerintah juga akan  memperbaiki mekanisme evaluasi rancangan perda pajak daerah dan pengawasan perda pajak daerah. Ketentuan ini sesungguhnya sudah berlaku sebelum UU No. 11/2020 dikeluarkan. Tetapi tidak semua perda pajak daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah disampaikan ke Kemenkeu.

"Kami di Kementerian Keuangan terkadang tidak bisa dapat direct information dari pemda. Jadi ini jalurnya saja diperkuat. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing," ucap Astera.

Walikota Tarakan Khairul
Walikota Tarakan Khairul

Sementara itu, Walikota Tarakan sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan, Khairul mengusulkan agar ada beberapa sektor yang dapat diseragamkan tarif pajaknya yaitu pajak penerangan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak pada kawasan ekonomi khusus.

“Penentuan tarif pajak daerah dan retribusi daerah lainnya agar mempertimbangkan kondisi fisik lingkungan sosial ekonomi dan kearifan lokal masing-masing daerah,” ucap Khairul dalam kesempatan yang sama.

Ia juga meminta agar dalam RPP UU Ciptaker ditegaskan bahwa Pemda tidak perlu lagi melakukan  penyusunan perda pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan. Sebab penyusunan perda akan memakan waktu lama. Apalagi pemda juga harus meminta persetujuan DPRD bila akan melakukan penyusunan perda.

“Sehingga kalau ini perubahan ini terus terjadi sepanjang tahun kita hanya mengurusi perubahan,” ucapnya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN