Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Wapres: Target Penerimaan Pajak Akan Terus Dievaluasi

Oleh Kunradus Aliandu dan Yosi Winosa, Selasa, 29 Desember 2015 | 06:38 WIB

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan akan terus mengevaluasi target penerimaan pajak. “Iya, kita evaluasi setiap saat (target penerimaan pajak),” kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Senin (28/12).

 

Menurut JK, target penerimaan pajak bisa berubah tergantung pada kondisi ekonomi, sehingga target penerimaan 2016 bisa naik atau turun dari yang ditetapkan dalam APBN 2016. “Pajak itu diambil dari keadaan ekonomi, keadaan usaha. Kemungkinan naik atau turun ada juga. Jadi, semua mungkin. Tergantung ekonomi, pajak kan kegiatan ekonomi,” jelas dia.

 

Sementara itu, Misbakhun, anggota Komisi XI Fraksi Partai Golkar menyayangkan pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih tentang gagalnya pencapaian target penerimaan pajak dan menyarankan perlunya pembenahan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

 

“Kritik itu muncul di saat sedang muncul isu reshuffle kabinet jilid II dengan isu bahwa nama Sri Adiningsih disebut-sebut sebagai kandidat calon pengganti Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya kepada Investor Daily, kemarin.

 

Misbakhun justru mengapresiasi penerimaan pajak di tengah kondisi yang sulit. Dia menyatakan bahwa tahun ini ada ‘anomali’ target penerimaan pajak pada APBNP 2015 yang mendadak sontak naik tidak normal dari realisasi penerimaan sejumlah Rp 982 triliun menjadi Rp 1.294,5 triliun. Naik ‘luar biasa’ sebesar 34% dari rata-rata pertumbuhan kenaikan penerimaan pajak yang biasanya berkisar normal pada angka 10%-14%.

 

Situasi ekonomi global yang melambat pada 2015 karena kebijakan quantitative easing oleh The Fed dan jatuhnya harga minyak dunia yang diikuti oleh harga komoditas andalan ekspor Indonesia seperti batubara dan CPO. Kondisi global tersebut memberikan pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.

 

Pada situasi ekonomi melambat dan target kenaikan penerimaan pajak yang tidak normal adalah situasi yang sangat berat untuk mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Tapi di luar situasi itu, prestasi luar biasa sudah dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tercapainya penerimaan pajak per 25 Desember 2015 sudah menembus angka Rp 1.000 triliun, tepatnya sudah mencapai Rp 1.084 triliun, pada situasi masih tersisa ada beberapa hari yang bisa meningkatkan penerimaan pajak sampai per 31 Desember 2015.

 

Menurut Misbakhun, penerimaan pajak yang melewati Rp 1.000 triliun tersebut harusnya diapresiasi oleh Sri Adiningsih, bukan malah dia berbicara soal persentase pencapain yang 84% dari target penerimaan pajak. “Persentase memang masih seperti yang dia (Sri Adiningsih) sebutkan, tapi secara nominal itu adalah penerimaan dalam jumlah yang fantastis dalam sejarah penerimaan pajak di Indonesia,” tambah dia.

 

Soal kritik perlu adanya insentif bagi pegawai pajak, Misbakhun mengatakan, sejak April 2015 ada tunjangan kinerja pegawai DJP yang naik sangat ‘fantastis’ sampai ratusan juta rupiah untuk Jabatan Dirjen, puluhan juta rupiah untuk eselon 2, eselon 3, eselon 4, serta pelaksana guna mendorong semangat kerja seluruh pegawai pajak yang sejak 2007 tidak naik tunjangannya.

 

Mengenai pembenahan internal, dia mengatakan, dengan persetujuan Komisi XI DPR, sistem IT di DJP mendapat alokasi dana hampir Rp 2 triliun untuk memperbaiki sistem berbasis pada teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan dan system basis data perpajakan.

 

“Semua upaya tersebut dilakukan oleh Bambang Brodjenegoro selaku Menteri Keuangan selama ini dan sudah dalam track yang benar untuk melakukan pembenahan secara jangka pendek dan jangka waktu 5 tahun,” tambah Misbakhun. (hg/gor)

 

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/home/apresiasi-patut-diberikan-kepada-djp/136278

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA