JAKARTA,investor.id - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,8 triliun untuk bantuan sosial (bansos) pangan yang akan disalurkan menjelang Ramadan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi serta menekan angka kemiskinan.

"Tujuan bansos pangan adalah untuk mengendalikan inflasi dan harga beberapa komoditas pangan di tingkat produsen," ucap Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) edisi Maret 2023 di Aula Mezzanine, Kantor Kemenkeu pada Selasa (14/3/2023).

Pemerintah sudah menargetkan akan melaksanakan penyaluran beras, telur, dan ayam ras pada bulan Maret, April, dan Mei 2023. Upaya penyaluran bansos di bulan Ramadan dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Khususnya masyarakat menengah bawah yang termasuk dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam penyaluran bansos pangan, pihak Bulog akan berperan menyediakan beras.

“Caranya kami akan bagikan beras secara gratis kepada keluarga penerima manfaat yang ada dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), itu diperkirakan akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga untuk saat ini,” kata Isa.

Selanjutnya untuk pembagian daging ayam dan telur secara gratis akan diberikan kepada keluarga dengan balita atau anak yang berpotensi mengalami stunting. "Perkiraan sementara untuk pembagian daging ayam dan telur gratis yaitu kepada sebanyak 2,1 juta keluarga berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional," tutur Isa.

Sementara itu , Menteri Keuangan Sri Mulyani  Indrawati mengatakan sumber inflasi yang harus diwaspadai adalah volatile food yakni harga beras dan kebutuhan-kebutuhan pangan yang naik menjelang Ramadhan dan hari raya Lebaran. Pihaknya akan memberikan anggaran tambahan untuk Badan Pangan Nasional dalam melakukan stabilisasi dengan Bulog.

“Dalam rangka untuk menjaga, baik beras, ayam, dan telur. Ini diharapkan menjaga stabilitas harga sehingga petani dan peternak kesejahteraannya terjaga, namun konsumen tidak mengalami inflasi tinggi," tutur Sri Mulyani

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS